#tajuklampungpost#pendidikan#kampus-merdeka

Menimbang Kebijakan Kampus Merdeka

Menimbang Kebijakan Kampus Merdeka
Ilustrasi - Medcom.id.


PENDIDIKAN sejatinya untuk membebaskan manusia berpikir merdeka. Pembukaan UUD 1945 juga mengamanatkan tujuan dibentuknya negara salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Semangat itu kemudian dikerucutkan kembali melalui batang tubuh UUD 1945 Pasal 31 butir (1) dan butir (2). Butir pertama menyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, sementara butir kedua menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Orang nomor satu yang memegang kendali perkembangan dan arah pendidikan nasional ke depan, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terus berinovasi dalam memperbaiki sistem pendidikan nasional. Terbaru, ada empat paket Kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan Mendikbud.

Keempat paket kebijakan Kampus Merdeka itu, di antaranya memberikan otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru, program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat. Kemudian, kebebasan bagi PTN badan layanan umum (BLU) dan satuan kerja (satker) untuk menjadi PTN badan hukum (PTN BH), dan diberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi.

Hingga Juli 2018, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mencatat baru sekitar 1.676 dari total 4.651 perguruan tinggi (negeri maupun swasta) di Indonesia yang sudah terakreditasi (A, B, dan C). Dari angka itu pun, jumlah yang terakreditasi A hanya 73 perguruan tinggi.

Dengan kata lain, jumlah PT terakreditasi hanya sekitar 34% bahkan belum mencapai setengah dari total PT negeri ataupun swasta yang ada di Indonesia. Kondisi ini tentu akan menghambat upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi di Indonesia, dan upaya pemerintah mendorong perguruan tinggi kelas dunia (world class university).

Terkait akreditasi, berdasar pada Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2019, Dewan Eksekutif BAN-PT mencatat dari target semester pertama 2019 sebanyak 3.200 program studi (PS) dan 600 perguruan tinggi, capaian hingga 30 Juni 2019 sebanyak 1.748 program studi dan 354 PT.

Dari paket yang ditawarkan itu, paket keempat, yaitu diberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi seperti suatu lompatan besar. Mahasiswa kini dibebaskan dari belenggu formalitas akademik yang terlalu ketat di tengah era digital yang bersifat VUCA, yaitu penuh gejolak (volatility), serbatidak pasti (uncertainty), kompleks (complexity), dan remang-remang, tidak jelas (ambiguity).

Pendidikan adalah proses panjang dan berkelanjutan untuk mentransformasikan peserta didik menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu bermanfaat bagi dirinya, sesama, alam semesta, beserta segenap isi dan peradabannya. Diperlukan waktu dan proses yang tidak instan karena pendidikan dan pembelajaran itu tidak seperti menanam jagung atau padi, setelah 3-4 bulan kemudian dapat dipetik dan dipanen hasilnya.

Meski demikian, kebijakan tersebut tetap dapat ditimbang dan dikritisi dari segi filosofi yang mendasarinya. Misalnya, apakah kebijakan pendidikan dengan konsep merdeka belajar itu dilandasi pemikiran filosofis dan hasil riset mendalam yang kelak menjiwai, menjadi spirit dan orientasi implementasi kebijakan tersebut. Atau ini hanya sekadar pengulangan adagium lama menteri baru, kebijakan dan kurikulum baru atau ganti menteri, ganti kurikulum.

EDITOR

Bambang Pamungkas


loading...



Komentar


Berita Terkait