#tajuklampungpost#kpu

Memulihkan Muruah KPU

( kata)
Memulihkan Muruah KPU
Ilustrasi - Medcom.id.

DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Esti Nur Fathonah terbukti dalam jual beli jabatan komisioner KPU di Lampung periode 2019—2024. Atas putusan Nomor 329-PKE-DKPP/XII/2019 itu, Esti secara resmi diberhentikan sebagai komisioner KPU Lampung. 

Dalam pertimbangannya, majelis sidang DKPP RI menyatakan apa yang dilakukan Esti telah melanggar nilai-nilai kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, DKPP menjatuhkan putusan berat kepada Esti.

Pemecatan Esti sebagai komisioner KPU Lampung itu pun akan berbuntut panjang. Esti menyebut memiliki bukti atas dugaan keterlibatan komisioner lain dalam kasus jual beli jabatan yang menjeratnya. Pernyataan tersebut akan membuka babak baru kasus jual beli jabatan komisioner KPU di Bumi Ruwa Jurai.

Amat wajar jika muncul dugaan bahwa Esti tidak bermain sendiri dalam kasus itu dan akan ‘bernyanyi’ dalam mengungkap kebenarannya seperti apa. Menguak tuntas kasus tersebut hingga ke akarnya merupakan obat paling mujarab untuk memulihkan murah KPU Lampung.

Majelis sidang DKPP juga menegaskan akan terus mengembangkan kasus itu untuk menindaklanjuti fakta persidangan. Langkah tersebut harus didukung semua pihak agar demokrasi di Lampung benar-benar dikelola oleh penyelenggara yang bersih dan kredibel.

Terlebih indeks demokrasi Indonesia (IDI) di Lampung belum bisa dikatakan baik. Bahkan Provinsi Lampung, termasuk kategori IDI yang terburuk pada 2018 bersama sembilan provinsi lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai IDI Provinsi Lampung di 68,67. Kondisi dapat diperbaiki manakala penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya dengan kredibilitas dan integritas tinggi.

Kita patut mengapresiasi apa yang dilakukan DKPP dari segi pelanggaran kode etik yang dialamatkan kepada Esti sebagai penyelenggara pemilu. Sikap tegas DKPP diharapkan menjadi pelecut agar komisioner lainnya tidak bermain-main dengan api dengan memanfaatkan kedudukan demi kepentingan diri sendiri.

Melihat kewenangan dari DKPP yang lebih kepada kode etik penyelenggara pemilu, untuk kasus jual beli jabatan komisioner KPU itu harus masuk ranah pidana. Bola panas penuntasan kasus tersebut kini ada di ranah kepolisian.

Adalah tugas aparat kepolisian untuk bisa mengungkap kebenaran. Dan di ranah kepolisian ini pula bisa digunakan bagi Esti untuk membuktikan adanya dugaan keterlibatan komisioner lain dalam kasus jual beli jabatan yang menjeratnya.

Di ranah kepolisian itu pun bisa terus dipantau oleh DKPP bila ada kode etik yang kembali dilanggar penyelenggara pemilu lainnya.  Untuk itu, kita harapkan dan tunggu hasil dari aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut agar nanti terlihat terang benderang kebenarannya. 

Ini bukan soal memulihkan kredibilitas KPU Lampung. Lebih pelik lagi, ini soal masa depan kualitas demokrasi di Lampung.

Ke depan, muruah KPU sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas tetap baik di mata masyarakat. Hal itu agar masyarakat tetap percaya apa yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara pemilu mempunyai kualitas dari segi personal dan hasilnya.

 

EDITOR

Bambang Pamungkas

loading...

Berita Terkait

Komentar