#beritalampung#beritabandarlampung#korupsi

Memberi Informasi dan Bantu Buat Proposal Jadi Alasan Terdakwa Tarik Uang Bantuan Nelayan

Memberi Informasi dan Bantu Buat Proposal Jadi Alasan Terdakwa Tarik Uang Bantuan Nelayan
Terdakwa saat menjalani sidang kasus korupsi Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang, Rabu, 5 Oktober 2022. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co): Eks Sekretaris DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Bandar Lampung, Lukmannudin (61) kembali menjalani sidang kasus korupsi Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang, Rabu, 5 Oktober 2022.

Terdakwa sebelumnya sempat melarikan diri selama delapan tahun, hingga berhasil ditangkap pada 10 Juli 2022 lalu.

Sidang dengan agenda mendegarkan keterangan sejumlah saksi, salah satunya Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Karang Jaya, Sukir. Dalam persidanganan, Sukir merupakan salah satu pelaku dalam perkara ini yang telah divonis dua tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp15 juta pada sidang 2013 lalu.

"Saya divonis dua tahun yang Mulia," kata Sukir di persidangan.

Lanjut Sukir, dalam pencairan uang bantuan untuk nelayan anggota KUB, dilakukan sebanyak tiga kali dengan totalnya mencapai Rp100 juta. Ia mengaku memberikan uang kepada Lukman atau terdakwa, karena merasa tidak enak telah memberikan informasi adanya bantuan tersebut.

Baca juga:  Lapas Metro Terima Napiter Jaringan Daulah Islamiyah

Program tersebut merupakan usulan dari DPR yang diakomodir oleh Kementerian Perikanan, melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung yang saat itu dipimpin Mansyur Sinaga.

"Kalau bukan Lukman yang belanja (membelanjakan kebutuhan nelayan) ada potongan 15 % biasanya," katanya.

Dari pencairan dana sebanyak tiga kali tersebut, Sukir memberikan uang beberapa kali ke Lukman, yakni dalam amplop untuk orang-orang tertentu dan juga adanya permintaan uang Rp20 juta untuk ditransfer, serta kebutuhan lainnya Rp5 juta. Namun, dari pengakuan yang dipertegas saksi Sukir, Lukmannudin menerima uang Rp38 juta dari pencairan bantuan nelayan Rp100 juta.

"Uang di Pak Lukman Rp38 juta," katanya.

Saat hendak meminta bantuan, KUB Karang Jaya membuat proposal, namun dari arahan pihak Dinas Perikanan Bandar Lampung, adanya beberapa keselahan dalam pembuatan proposal. Sehingga proposal perbaikan dibuatkan oleh Lukmanudin.

"Lukman ini anggota KUB bukan?," tanya Hakim anggota Baharudin Naim. "Tidak yang mulia," jawab Sukir.

"Kenapan bisa uang ada di dia," tanya hakim. "Saya merasa enggak enak," kata Sukir. 

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Marimbun Panggabean mengatakan Lukamnudin didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatan terdakwa bermula adanya bantuan dari Kementerian Kelautan pada tahun 2012 melalui program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (BLM-PUMP-PT). Salah satu penerima yakni KUB Karang Jaya mendapatkan bantuan sebesar Rp100 juta untuk 10 orang nelayan.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait