#aparatdesa#desa

Mediasi Pelengseran Kadus Purwosari Memanas

Mediasi Pelengseran Kadus Purwosari Memanas
Ilustrasi Medcom.id


Natar (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) menengahi kisruh upaya pelengseran kepala dusun (Kadus) di Desa Purwosari, Kecamatan Natar yang dilakukan sekelompok warga setempat. Mereka menginginkan kepala dusun lama diganti berdasarkan janji politik saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk merombak struktur kepemimpinannya setelah terpilih. 

Perwakilan Pemkab Lamsel sekaligus Camat Natar, Eko Irawan, menjelaskan, untuk mengganti aparat pemerintah desa harus mengikuti alur dan ketentuan khusus yang telah ditetapkan. 

Menurut Eko, Kadus bisa diganti asalkan dengan alasan yang jelas. Seorang Kadus layak diganti jika melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan.  

"Kenapa harus mediasi hari ini? Karena ini menggangu jalannya pemerintahan. Tidak biasa mengganti aparatur desa tanpa alasan jelas," jelas Eko di hadapan warga Purwosari, Rabu, 17 Februari 2021. 

Pihak kecamatan bisa merekomendasi pergantian Kadus yang diminta masyarakat asalkan dengan alasan jelas, bukan karena alasan janji politik. 

"Mestinya tagih janji yang lain. Semisalnya akan diadakan senam sehat tetapi tidak dilaksanakan atau pernah menjanjikan pengajian, boleh ditagih. Tetapi kalau menagih janji mengganti aparatur desa tidak bisa sembarang harus ada alasan dan ada aturan yang harus kita taati, "katanya.

Eko menjelaskan, pemberhentian perangkat desa sudah diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 tahun 2015 tentang pemberhentian perangkat desa. 

Dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan, setelah berkonsultasi dengan camat, perangkat desa berhenti karena mengundurkan diri atau meninggal dunia. 

"Seorang Kadus dapat dihentikan apabila dinyatakan terpidana yang sudah inkrah, sudah berusia 60 tahun lebih, cacat fisik dan tidak bisa melaksanakan tugasnya, atau melanggar larangan sebagai perangkat desa," kata dia. 

Salah satu peserta mediasi, Sukiman, mengatakan dorongan perombakan aparatur desa juga karena alasan terdapat perangkat desa yang tidak sesuai aturan seperti tidak lulus syarat minimal lulus pendidikan jenjang SLTA. Warga juga merasa tidak dilibatkan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta adanya pemotongan Bantuan Langung Tunai (BLT) secara sepihak.

"Pertama apakah mereka sudah sesuai tentang pendidikan, terutama SLTA. Musrenbang juga mereka gelar dengan tidak mengajak masyarakatnya, belum lagi dana BLT dipotong," katanya.

Kepala Desa Purwosari, Tukiran, mengaku akan legawa jika perangkatnya diganti lantaran tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau memang dari hasil pengecekan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nanti ditemukan ijazah tidak SMA, saya legowo untuk dikeluarkan dari perangkatnya," kata dia. 

Mediasi sempat beberapa kali memanas karena masyarakat tidak menerima penjelasan dari pejabat kecamatan. Bahkan, di dalam forum mediasi itu Camat sempat mengusir salah satu warga yang melontarkan kata-kata keras.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait