danadesa

Mediasi Dugaan Penyimpangan DD Ketapang Temui Jalan Buntu

( kata)
Mediasi Dugaan Penyimpangan DD Ketapang Temui Jalan Buntu
Mediasi dugaan penyimpangan Dana Desa di balai desa Ketapang, kecamatan Ketapang, Lampung Selatan menemui jalan buntu, Kamis, 10 Juni 2020. Aan Kridolaksono

KALIANDA (Lampost.co) -- Mediasi dugaan penyimpangan Dana Desa 2020 di Balai Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan berjalan buntu, Kamis, 11 Juni 2020. 

Meski Kepala Desa Ketapang, Hansin, telah meminta maaf kepada warga masyarakat yang kontra selama memegang amanah sejak akhir 2019 lalu, dianggap tidak transparan dan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran DD.

"Tujuan kita maju dalam kompetisi pilkades kan untuk membangun desa. Mari kita sama-sama bangun desa. Hilangkan ego dan kita bersama-sama memajukan desa," kata Hansin di kantor desa Ketapang. 

Di hadapan babinkamtibmas Bripka Herman dan puluhan warga masyarakat, hansin meminta laporan dugaan penyimpangan DD oleh masyarakat ke Polres Lampung Selatan, Kejaksaan maupun inspektorat dihentikan. 

"Jika ada kesalahan selama ini saya mohon maaf. Saya harap hari ini ada solusi atau titik temu," kata Hamsin. 

Namun harapan kepala desa menempuh jalan damai itu belum menemukan titik temu. Sebagian warga menegaskan kasus dugaan penyimpangan DD dilanjutkan, sedangkan sebagian warga memilih diam. 

Menanggapi hal tersebut, Didiansyah salah satu perwakilan warga meminta dilakukan voting di tingkat dusun. Dikatakannya, lanjut ataupun tidaknya ke kasus dugaan penyimpangan dana desa keranah hukum tergantung keputusan masyarakat di masing masing dusun.

"Jika suara terbanyak meminta masalah ini dihentikan maka laporan akan dicabut. Jika tidak ya dilanjutkan," ujar Didi menawarkan solusi. 

Diketahui warga masyarakat desa Ketapang pada empat bulan lalu telah melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa oleh kepala desa ke Polres Lampung Selatan, Kejaksaan dan Inspektorat pemkab LampungSelatan. Warga masyarakat menuding penggunaan dana desa tidak transparan, dan pembangunan fisik menggunakan dana desa juga diduga sarat penyimpangan dan markup.

EDITOR

Winarko

loading...

Berita Terkait

Komentar