KTP-elpenduduk

Masyarakat yang Belum Merekam KTP-El Sebanyak 800 Ribu Lebih

Masyarakat yang Belum Merekam KTP-El Sebanyak 800 Ribu Lebih
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah). MI/M Irfan


Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan persentase penduduk yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) tersisa 0,88 persen atau 884.904 orang. Ratusan ribu orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 itu tersebar di 132 wilayah.
 
Total jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020, yaitu 100.359.152 orang. Tito menargetkan perekaman KTP-el rampung sebelum 14 hari pemungutan suara.
 
"Kita harapkan kalau bukan KTP-el tercetak, surat keterangan sudah merekam," kata Tito dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) mengenai data kependudukan dan data pemilih Pilkada 2020 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 26 November 2020.

Hadir jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam RDPU tersebut. Tito menegaskan pemerintah dan KPU telah menyepakati dokumen yang menjadi syarat bagi pemilih untuk bisa memberikan hak pilihnya pada Pilkada 2020, yakni KTP-el dan surat keterangan bagi mereka yang sudah merekam data tapi KTP-el belum dicetak.
 
Karenanya, kata Tito, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bersama petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) akan menyelesaikan target perekaman KTP-el yang tersisa.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan jumlah blangko untuk pencetakan KTP-el sudah memenuhi kebutuhan pilkada. Saat ini, blangko yang tersedia sekitar 9 juta di gudang milik Dukcapil.
 
"Surat Keterangan sudah hampir habis. Sudah tidak kita cetak lagi karena sudah tercukupi. Sekarang perekamannya sudah langsung dicetak dengan KTP-el," ucapnya.
 
Sejumlah anggota Komisi II DPR pada rapat itu mempersoalkan perbedaan jumlah data pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el antara data milik Dukcapil dan KPU. Komisioner KPU Viryan Aziz, yang turut hadir dalam rapat itu, menjelaskan ada dua kemungkinan yang menyebabkan data KPU dan Kemendagri berbeda.
 
Antara lain perpindahan penduduk saat proses penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), yang diserahkan Kemendagri kepada KPU pada Januari 2020, serta saat proses pencocokkan dan penelitian (coklit) data pemilih pada Juli dan Agustus 2020. Perpindahan penduduk per hari memungkinkan adanya perbedaan data.
 
"Lalu kebiasaan masyarakat kita kalau pindah tidak mengurus dokumen kepindahannya. Hal semacam ini realitas di lapangan karena kondisi itu berlaku dicoret datanya," kata Viryan.
 
Dia menjelaskan pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, bisa memberikan hak pilihnya yang diakomodir dalam daftar pemilih tambahan ( DPTb) saat hari pemungutan suara 9 Desember 2020.
 

EDITOR

Medcom

loading...




Komentar


Berita Terkait