#beritalampung#beritalampungkini#haji#ibadah#ibadahhaji#kenaikanongkos

Masyarakat Diminta Tenang Tunggu Hasil Pembahasan Kenaikan Ongkos Haji

Masyarakat Diminta Tenang Tunggu Hasil Pembahasan Kenaikan Ongkos Haji
Foto Ilustrasi. Dok Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah merencanakan kenaikan tarif keberangkatan haji 2023 hampir Rp30 juta. Masyarakat untuk tetap tenang karena rencana tersebut masih dalam pembehasan dengan DPR.

Kakanwil Kemenag Lampung, Puji Raharjo, mengungkapkan kenaikan ongkos haji saat ini masih dalam pembahasan bersama Komisi VIII DPR. Jadi, menurut dia, kenaikan tarif yang diajukan masih bisa turun.

Rencana kenaikan itu mempertimbangkan biaya kebutuhan dan manfaat dari pengelolaan uang haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hal itu bertujuan agar meningkatkan keberlanjutan nilai manfaat.

"Kenaikan ini juga menerapkan kaidah istitha'ah atau kemampuan berhaji dalam konteks pembiayaan," ujarnya, Selasa, 24 Januari 2023.

Baca juga: Baznas Lampung Ajak Masyarakat Pintar dalam Menyalurkan Zakat 

Dia menjelaskan pemerintah juga belum menentukan tarif haji per embarkasi. Penetapan biaya haji setiap daerah baru akan ditetapkan usai biaya haji nasional.

"Kalau dibandingkan dengan biaya umrah yang hanya 10 hari, tentu biaya yang ditetapkan masih tergolong murah, karena pelaksanaan haji 40 hari," ujarnya.

Kabid Pemberangkatan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Lampung, Anshori, menambahkan tahun lalu Pemerintah Arab Saudi menaikkan biaya haji, tapi biaya haji asal Indonesia tetap. Hal tersebut karena kekurangan biaya ditanggung pemerintah.

Kemudian, kenaikan biaya juga dipengaruhi harga dolar. Sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian tarif.

"Tahun lalu sudah H-10 keberangkatan menaikkan biaya haji, tapi kita tidak, pemerintah nombokin dulu," katanya.

Diketahui, pemerintah berencana menaikkan biaya perjalanan haji 1444 H/2023 menjadi Rp69,193 juta. Besaran itu 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98,893 juta. Sementara 30 persen biaya sisanya akan disubsidi pemerintah.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait