#beritalampung#beritalampungterkini#infrastruktur#jalan

Masyarakat Desa Rulunghelok Protes Usulan Perbaikan Jalan Belum juga Terealisasi

Masyarakat Desa Rulunghelok Protes Usulan Perbaikan Jalan Belum juga Terealisasi
Kondisi Jalan di Desa Rulunghelok, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, yang sejak dibangun hingga kini belum pernah tersentuh perbaikan. Lampost.co/Febi Herumanika


Kalianda (Lampost.co) -- Puluhan masyarakat Desa Rulunghelok, Kecamatan Natar, menyampaikan protes dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrembangdes) kepada Pemerintah Lampung Selatan. Protes terkait usulan pembangunan jalan di empat dusun yang tidak pernah mendapat tanggapan.

Sekretaris Desa Rulunghelok, Hendri menyampaikan pihaknya dan masyarakat yang menginginkan jalan bagus dan mulus di desa itu sudah sering mengusulkan. Bahkan, warga sudah putus asa mengusulkan pembangunan jalan itu karena tidak pernah terealisasi.

Baca juga: Gelar Musrenbangdes, 26 Desa di Natar Prioritaskan Penuntasan Kemiskinan Ekstrem 

"Nggak ada usalan kami dari tahun ke tahun yang terealisasi sampai hari ini. Waktu Pak Nanang kampanye katanya mau membangun jalan itu tetapi enggak juga," ujarnya.

"Kami mohon pemerintah membangun jalan kami karena sudah puluhan tahun masih onderlaagh. Saya pelakunya yang membuat, mengurus proposal, mengantarkannya sampai ke provinsi, kabupaten tapi nyatanya tidak ada pembangunan itu, " katanya di hadapan camat dan kepala UPT se-Natar.

Untuk mengurus proposal jalan itu sudah sejak 2016, puluhan materai dihabiskan, biaya transportasi ke kantor pemerintahan, bahkan saat rapat dengan kecamatan sudah terlalu sering disampaikan.

"Bayangkan setiap buat proposal habis berapa materai, setiap rapat disampaikan tetapi tidak ada realisasinyanya," katanya.

Menanggapi hal itu Kepala UPT PUPR Natar, Sugiarto mengatakan jalan ruas Dusun Talangrengas dengan panjang 8.800 meter melewati empat desa, yakni Mandah, Rulunghelok, Rulungraya, dan Rulungmulya. Untuk membangun jalan itu kabupaten memiliki keterbatasan anggaran. "Kalau ada dana biasanya pakai DAK, APBD terbatas karena jalan itu sangat panjang," katanya.

Pembangunan diprioritaskan pada 2024 menggunakan DAK dan pada Jumat, 28 Oktober lalu, sudah konsultasi dengan Dinas PU. Dinas mengatakan jika mau membangun menggunakan dana desa, kabupaten sudah memperbolehkan. Sebab, tahun sebelumnya tidak boleh jadi tahun berikutnya bisa dilakukan seandainya mau dibangun menggunakan dana desa.

"Caranya desa menyurati dinas kalau jalan akan di bangun. Jika surat sudah dibalas dan direstui, boleh dibangun," ujarnya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait