#KORUPSI#BERITABANDARLAMPUNG

Mantan Plt Sekretaris DPRD Tulangbawang Dituntut 42 Bulan Penjara

Mantan Plt Sekretaris DPRD Tulangbawang Dituntut 42 Bulan Penjara
Ilustrasi:Pixabay.com


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulangbawang, Badruddin, dituntut hukuman pidana penjara selama tiga tahun enam bulan atau 42 bulan penjara. Ia dituntut bersama dengan dua terdakwa kasus korupsi Sekretariat DPRD Tulangbawang Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yaitu Syahbari, mantan bendahara Sekwan tahun 2019, dan Nurhadi, mantan bendahara Sekwan tahun 2018.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendra Dwi Gunanda mengatakan ketiga terdakwa dinyatakan bersalah karena bertujuan memperkaya diri sendiri, kooperatif atau menguntungkan orang lain dengan menyalahgunakan wewenang atau sarana yang ada karena jabatan hingga merugikan negara. 

Perbuatan ini diancam pidana diatur dalam pasal 3 Jo. pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP termuat dalam dakwaan subsider. 

Kepada terdakwa Badruddin, jaksa memberikan tuntutan hukuman pidana penjara selama tiga tahun enam bulan, denda Rp100 juta subsider 4 bulan serta diwajibkan untuk menyerahkan uang pengganti sebesar Rp711 juta subsider satu tahun sembilan bulan.

Sedang terdakwa Nurhadi dikenakan tuntutan dua tahun enam bulan penjara serta denda dan subsider sama dengan terdakwa lainnya. Ia diwajibkan menyerahkan sisa uang pengganti yang belum dibayarkan Rp350 juta subsider 1 tahun 3 bulan. 

Sementara terdakwa Syahbari dituntut hukuman 4 tahun penjara beserta denda dan subsider sama dengan terdakwa lainnya. Terdakwa juga diwajibkan membayar sisa uang pengganti yang jumlahnya Rp2 miliar subsider 2 tahun penjara.

Ketiga terdakwa dituntut karena sudah membuat daftar kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan semestinya. Badruddin memerintahkan Syahbari yang saat itu selaku PPTK Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk membuat surat penyediaan dana kegiatan. Sedang untuk pencairan tahun anggaran 2018 dilakukan oleh Nurhadi selaku bendahara Sekwan.

"Kegiatan dimaksud diantaranya meliputi anggaran untuk perencanaan dan konsultasi penataan keuangan dan pelaporan, pelayanan administrasi perkantoran, dan anggaran masa reses," ujar Hendra di PN Tanjungkarang, Rabu, 17 Maret 2021.

Ia melanjutkan sedangkan untuk tahun anggaran 2019 meliputi kegiatan peningkatan kualitas kinerja badan kehormatan, badan penelitian dan pengembangan daerah, sosialisasi rancangan peraturan daerah (Raperda) serta evaluasi dan kajian perda. 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait