#Korupsi

Mantan Kadis Pengendalian Penduduk Mesuji Dituntut 8,5 Tahun Bui

Mantan Kadis Pengendalian Penduduk Mesuji Dituntut 8,5 Tahun Bui
Suasana persidangan di PN Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, Rabu, 18 Mei 2022. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Mesuji, Supono Bowo Wirianto dituntut delapan tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp300 juta subsider enam bulan penjara.


Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rudi Vernando menyatakan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama delapan tahun dan enam bulan penjara," ujar jaksa saat membacakan tuntutan di PN Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, Rabu, 18 Mei 2022.

Baca: ASN PUPR Lampura dan Kontraktor Dituntut 4,5 Tahun Penjara

 

Supono juga dituntut pidana tambahan membayar uang pengganti Rp1.443.100.155. Apabila tidak membayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan, maka harta bendanya dapat disita.

"Jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama empat tahun," kata dia.

Jaksa memaparkan, hal yang memberatkan terhadap tuntutan terdakwa adalah tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, dan belum mengembalikan kerugian keuangan negara.

"Hal-hal  yang meringankan terdakwa, belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya," katanya.

Atas tuntutan tersebut terdakwa akan mengajukan nota pembelaan pada Rabu, 25 Mei 2022.

"Karena tuntutan belum siap, sidang ditunda," ujar Ketua Majelis Hakim Hendro Wicaksono.

Perbuatan terdakwa bermula pada 2018 di saat DPPKBP3A) Kabupaten Mesuji mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan senilai Rp2,094 miliar. Kemudian pada 2019, dinas kembali  mendapatkan anggaran Rp 2,06 miliar untuk belanja barang dan jasa. 

Akan tetapi, kegiatan tersebut dikerjakan tidak sebagaimana mestinya. Terdakwa memerintahkan anak buahnya untuk membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dan memalsukan tanda tangan hingga merugikan negara senilai Rp1,4 miliar. 

EDITOR

Sobih AW Adnan


loading...



Komentar


Berita Terkait