#mafiatanah#sengketatanah

Mantan Kades dan 3 Warga Lamtim Jual 17,8 Hektare Tanah Kwarda Lampung

Mantan Kades dan 3 Warga Lamtim Jual 17,8 Hektare Tanah Kwarda Lampung
Polres Lampung Timur meringkus mantan Kepala Desa Sukadana Timur, IW (50), dan tiga warga Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, yaitu HS (51), MJ (50) HM (64). Lampost.co/Arman


Sukadana (Lampost.co) -- Polres Lampung Timur meringkus mantan Kepala Desa Sukadana Timur, IW (50), dan tiga warga Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, yaitu HS (51), MJ (50) HM (64).

Keempat pria tersebut dibekuk karena menjual tanah di wilayah Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, milik Kwarda Pramuka Lampung, pada 2015.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, menjelaskan tersangka menjual aset Kwarda itu seluas 17,8 hektare dengan nilai kerugian Rp1,42 miliar.

"Tersangka berdalih aset itu tanah adat yang statusnya aman diperjualbelikan," kata Pandra, saat Konferensi Pers, di Mapolres Lampung Timur, Rabu, 23 November 2022.

Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaky Alkazar Nasution, mengatakan tersangka HS, MJ, dan HM menjual tanah milik kwarda dengan mengklaim sebagai tanah adat.

“Untuk tersangka IW saat itu masih sebagai kades meyakinkan pembeli tanah itu milik tersangka HS dan keluarganya yang berasal dari tanah adat dan statusnya aman," kata Zaky.

Tanah tersebut dijual kepada Nursalim pada 2014. Dengan hal tersebut, tanah itu akhirnya tidak bisa lagi digunakan Kwarda Lampung.

Dari kasus itu, pihaknya menyita barang bukti berupa 12 akta jual beli, empat slip setoran Rp798 juta dari rekening Nursalim ke rekening tersangka HS pada 2 Oktober 2014.

Lalu, satu lembar surat perjanjian sewa lahan 1 oktober 2014 yang ditandatangani Nursalim dan HS yang diketahui IW.

Tersangka dijerat Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP dan atau Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP dan atau Pasal 385 Ayat (le) KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP tentang pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik dan atau penyerobotan tanah, dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait