#ekbis#beritalampung

Manfaat Opini WTP bagi Daerah

Manfaat Opini WTP bagi Daerah
Ilustrasi WTP : Antara


Oleh : Evan Himawan, S.Sos., M.M.

Kepala Seksi Analisa Statistik dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Lampung

 

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sebagai tahapan akhir dalam siklus anggaran, tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan merupakan tahapan krusial. Oleh karenanya membutuhkan perhatian serta komitmen tinggi dari segenap jajaran entitas pelaporan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Secara nasional capaian opini WTP untuk pemerintah daerah tahun 2020 mengalami kemajuan, yakni sebanyak 486 dari 542 pemda (89,7%) yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemkot dan 365 pemkab. Untuk Provinsi Lampung dari 16 pemerintah daerah sebanyak 14 WTP dan 2 WDP.

Salah satu tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi stakeholder dalam mengambil keputusan/kebijakan.

Masih terdapat anggapan bahwa ketika daerah mendapatkan opini WTP maka secara otomatis mendapatkan Dana Insentif Tambahan. Padahal, WTP bukanlah prasyarat satu-satunya untuk mendapatkan DID, terdapat kategori baru yang diterapkan tahun ini yaitu peningkatan ekspor dan investasi, pengendalian inflasi daerah, serta indeks pencegahan korupsi. Kategori ini sekaligus menjadi ajakan keterlibatan pemerintah daerah dalam makro ekonomi Indonesia.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan pemerintah memberikan DID sebagai bentuk penghargaan atas kinerja daerah, bukan berbasis usulan dari pemda. Astera kemudian menjelaskan opini WTP dari BPK dan penyampaian Perda APBD secara tepat waktu hanya merupakan prasyarat dalam penghitungan DID.

Seiring pencapaian WTP yang makin merata di semua Kabupaten/Kota diharapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik, sumberdaya dapat dimanfaatkan secara efisien dan ekonomis, sehingga filosofi value for money dalam pemanfaaatan anggaran dapat terlaksana. Berikut adalah grafik WTP dan tabel perolehan WTP secara berturut-turut minimal 5 kali dari tahun 2011 s.d. 2020 Pemda lingkup Provinsi Lampung yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan:

 

No.

Pemerintah Daerah

WTP

Tahun

1

Kota Metro

10 kali

2011 - 2020

2

Kab. Lampung Barat

10 kali

2011 - 2020

3

Kab. Tulang Bawang Barat

10 kali

2011 - 2020

4

Kab. Way Kanan

10 kali

2011 - 2020

5

Provinsi Lampung

5 kali

2016 - 2020

6

Kab. Lampung Selatan

5 kali

2016 - 2020

7

Kab. Pesawaran

5 kali

2016 - 2020

8

Kab. Pringsewu

5 kali

2016 - 2020

9

Kab. Tulang Bawang

5 kali

2016 - 2020

 

 

Ke depannya diharapkan, setiap rupiah anggaran yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, serta lebih jauh lagi dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV yang terdapat pada Pasal 23 Ayat (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada akhirnya raihan WTP dalam penyusunan LKPD bukan hanya prestasi yang layak diapresiasi. Namun juga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait