#pajak#pemkotbandarlampung

Manajemen Bakso Sony Penuhi Panggilan Pemkot Tanpa Data Pajak

Manajemen Bakso Sony Penuhi Panggilan Pemkot Tanpa Data Pajak
Pemkot Bandar Lampung saat menyegel Bakso Sony. Lampost.co/Deta


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Manajemen Bakso Sony akhirnya memenuhi panggilan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Tim Pengendali Pemeriksaan Pengawasan Pajak Daerah (TP4D). Pertemuan itu setelah 12 gerai usaha tersebut disegel. 

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandar Lampung, Yanwardi, mengatakan dalam pertemuan itu pihaknya meminta data-data terkait pajak. Namun, pihak Bakso Sony tidak membawa dokumen tersebut. 

"Data-data yang kami minta belum dilengkapi. Jadi kami jadwalkan ulang Senin depan dan mereka janji akan melengkapi data yang kami minta," ujar Yanwardi, Selasa, 21 September 2021.

Dia menilai pertemuan itu untuk menyelesaikan persoalan pajak agar tidak melebar pada polemik lainnya. "Kami audit dari segi pajak bukan urusan tenaga kerja, karyawan tidak makan atau urusan lainnya itu menjadi tanggung jawab bakso Sony. Kami hanya minta transparansi potensi pajak daerahnya, cukup itu saja persoalannya tidak perlu diperpanjang," kata dia. 

Untuk itu, dia menegaskan bagi pengusaha yang tidak mematuhi aturan penggunaan tapping box dan pajak akan diberikan sanksi. "Itu ada perdanya inisiatif DPRD, jadi jangan mengalihkan pandangan dan informasi, kasihan masyarakat yang menilai," katanya. 

Apalagi, Pemkot telah memberikan kelonggaran dan memaklumi di tengah pandemi dan PPKM. Namun, manajemen Bakso Sony tidak memberikan kejelasan terkait persoalan yang terjadi. 

"Sejak awal sudah diberi peringatan segel enam gerai dan saat PPKM berhenti sejenak. Kami berikan toleransi lebih tinggi, karena Pemerintah paham dengan kondisi saat ini, tetapi mereka tidak juga ada penyelesaian," kata dia.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait