#kpk#korupsi

MAKI Desak KPK Seret Perusahaan Penyuap Pajak

MAKI Desak KPK Seret Perusahaan Penyuap Pajak
Ketua KPK, Firli Bahuri. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan enam tersangka kasus dugaan korupsi pajak di Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. 

Tersangka adalah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu 2016-2019, Angin Prayitno Aji dan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan DJP 2016-2019, Dadan Ramdani.

Empat lainnya Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi konsultan pajak mewakili salah satu perusahaan di Lampung, Veronika Lindawati kuasa wajib pajak Bank Panin, dan Agus Susetyo terkait PT Jhonlin Baratama. 

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, meminta KPK agar menetapkan pihak perusahaan secara perorangan maupun korporasi agar sebagai tersangka. Pasalnya konsultan pajak hanya sebagai perpanjangan tangan perusahaan.

"KPK harus tetapkan tersangka terhadap perusahaan yang diduga keterkaitan pajak yang diurus konsultan pajak perusahaan agar dapat manfaat keringanan," ujar Boyamin, Selasa, 4 Mei 2021.

Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan penanganan perkara pajak dapat menyeret pelaku lain, termasuk pihak perusahaan. "Ini baru awal dan harus dibuktikan suapnya," kata Firli.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait