#NASIONAL#COVID-19#JAKARTA#PPKMDARURAT

Mahfud Sebut Resistensi Pembatasan Aktivitas karena Ganggu Perekonomian Masyarakat

Mahfud Sebut Resistensi Pembatasan Aktivitas karena Ganggu Perekonomian Masyarakat
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Dok. Kemenko Polhukam


Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut terjadinya resistensi pembatasan aktivitas di Indonesia  karena mengganggu roda perekonomian masyarakat. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga memetakan resistensi di berbagai negara karena pembatasan aktivitas. Namun, terjadi perbedaan antara Indonesia dan negara maju lainnya.

“Di negara maju resistensi pembatasan karena alasan hilangnya kebebasan masyarakat,” kata Mahfud dalam telekonferensi, Sabtu, 24 Juli 2021.

Baca juga :Pemprov Keluarkan Surat Edaran Pembatasan Kegiatan Kantor

Ia melanjutkan pemerintah mencatat kegelisahan masyarakat. Kegelisahan itu karena dilema antara covid-19 dan ekonomi. Satu sisi takut mati akibat covid-19 dan sisi lainnya takut mati lantaran ekonomi.

 “Pemerintah dengan segala daya dan upaya terus menangani covid-19 dalam menetapkan kebijakan mengenai penanggulangan pandemi,” papar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Baca juga :Daftar Kantor dan Usaha yang Boleh Tetap Buka Selama PPKM Darurat di Bandar Lampung

Mahfud menyebut penyusunan kebijakan berpegang teguh pada substansi undang-undang untuk menjaga keselamatan masyarakat. Sebab, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Pemerintah juga menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk memerangi pandemi covid-19. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, hingga akademisi.

 “Karena semua menghadapi satu musuh bersama (covid-19),” tutur Mahfud.

 


 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait