TerorismeberitaLampung

4.000 Kotak Amal Sumber Dana Terorisme Diselidiki

4.000 Kotak Amal Sumber Dana Terorisme Diselidiki
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Muhammad Firsada. Lampost/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost,co): Mabes Polri menyampaikan ada sekitar 13.000 kotak amal yang tersebar di minimarket, supermarket, dan lokasi strategis lainnya yang diduga digunakan pendanaan operasional jaringan kelompok radikal di seluruh Indonesia. Di Provinsi Lampung, ada sekitar 4.000 kotak amal yang tersebar untuk sokongan dana kegiatan kelompok-kelompok tersebut.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung Muhammad Firsada mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kepolisian mengenai informasi tersebarnya kotak amal yang hasilnya digunakan untuk pendanaan kegiatan-kegiatan kelompok yang mengganggu ketenteraman dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Akan kami cek apakah bentuk kotak amal yang tersebar di Lampung disalahgunakan oleh ormas-ormas tertentu," katanya saat ditemui di Posko Satgas Covid-19 Provinsi Lampung, Kamis, 10 Desember 2020.

Kemudian ia mengatakan pihaknya juga akan memastikan yayasan atau organisasi masyarakat yang ada di Lampung terdaftar atau tidak sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri. Kemudian bila ingin mendirikan organisasi di daerah, maka harus melaporkan kepada Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Kami juga akan bersinergi dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, Forum Pembaruan Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini dan sebagainya untuk langsung memonitor masyarakat yang diindikasikan kelompok atau ormas yang mengembangkan paham radikal tersebut," kata Firsada.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa berhati-hati, cermat, dan teliti terhadap informasi-informasi yang beredar. Apabila ada ormas atau yayasan yang meminta sumbangan namun tujuan kegunaannya tidak jelas maka lebih baik diabaikan saja.

"Jangan sampai informasi-informasi yang tidak jelas bisa menimbulkan masalah yang berbenturan dengan aturan hukum," katanya.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait