#penganiayaan#baharsmith#ulama

Ma'ruf Amin Sebut Penahanan Bahar Smith Bukan Kriminalisasi Ulama

Ma'ruf Amin Sebut Penahanan Bahar Smith Bukan Kriminalisasi Ulama
Bahar bin Smith saat menjalani pemeriksaan polisi. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)


JAKARTA (Lampost.co) -- Timses Prabowo-Sandiaga Uno, Fadli Zon, menyebut bahwa ditahannya Bahar Bin Smith oleh Kepolisian atas dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur adalah kriminalisasi ulama. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga cawapres nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin menegaskan hal sebaliknya.

"Kalau menurut saya itu bukan kriminalisasi, itu kan proses penegakan hukum," kata Kiai Ma'ruf di sela silaturahminya ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al Masthuriyah di Sukabumi, Rabu (19/12/2018).

Kalau proses penegakan hukum, maka harus ditegakkan siapapun yang diduga melakukan penyimpangan hukum. Para terduganya pelaku pidananya harus diproses sesuai hukum yang ada. "Bukan hanya ulama, wartawan kalau ada melakukan dugaan tindak pidana, harus diproses. Jadi siapa saja, bahkan pejabat negara juga," kata Kiai Ma'ruf.

Diapun menilai bahwa proses penegakan hukum itu tak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi. Dalam artian, sama sekali tak benar bila Rezim Jokowi melakukan kriminalisasi ulama.

"Itu murni penegakkan hukum. Artinya kalau tidak terbukti ya harus dibebaskan. Kalau terbukti, harus diproses sesuai dengan aturan yang ada. Itu konsekuensi negara hukum," tambah Kiai Ma'ruf.

Diketahui, polisi resmi menahan Bahar bin Smith, Selasa (18/12/2018) malam. Penahanan dilakukan seusai polisi mendapat informasi bahwa Bahar akan melarikan diri.

Hingga saat ini polisi telah menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan di sebuah pondok pesantren di Kampung Kemang, Bogor, pada Sabtu (1/12/2018) lalu. Penganiayaan dilakukan terhadap dua korban berinisial MHU (17) dan JA (18).

Kasus ini dilaporkan ke Polres Kabupaten Bogor dan tercatat dalam nomor laporan polisi LP/B/1125/XI/I/2018/JBR/Res. Bgr tertanggal 5 Desember 2018. Bahar disangkakan Pasal 170 juncto Pasal 351 juncto Pasal 333 juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal juncto Pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh Fadli Zon, keputusan kepolisian melakukan penahanan itu disebut sebagai kriminalisasi ulama.

EDITOR

Rilis

loading...




Komentar


Berita Terkait