#dugaankorupsi#Danadesa#PesisirBarat#beritalampung

LPPD Sebut Ada Dugaan Korupsi Dana Desa 2016, Inspektort Menyangkal 

LPPD Sebut Ada Dugaan Korupsi Dana Desa 2016, Inspektort Menyangkal 
Ketua Lembaga pengawas pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Farid Wijaya sebut ada dugaan korupsi dana desa. (Foto:Lampost/Yon Fisoma)


KRUI (Lampost.co)--Elemen masyarakat meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan terjadi kerugian negara sampai puluhan miliar rupiah pada dana desa kabupaten Pesisir Barat tahun 2016. 
Ketua Lembaga Pengawas Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Farid Wijaya, mengatakan hal itu terungkap saat dirinya berkunjung ke kantor Inspektorat setempat, kemarin. Ia mendapat keterangan langsung dari Inspektur Pesisir Barat Edy Mukthar tentang dugaan korupsi tersebut.  

"Dia (Edy) bilang ke saya Rp22 miliar lebih terjadi kerugian negara, itu hasil pemeriksaan tim Inspektorat dan kejaksaan saat turun kelapangan.  Hal ini disampaikannya waktu saya berkunjung  ke kantor inspektorat Senin (11/12), sekitar pukul 14.00 wib. Bahkan ia (inspektur Edy Mukthar-red) memperlihatkan kepada saya, bundel berkas pemeriksaan yang mereka usut, tentang dugaan korupsi  dana desa tahun 2016,yang akan dikirim ke pusat, " kata Farid, Selasa (12/12/2017), di kantor LPPD setempat.  
Dari informasi tersebut, dana desa Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016 diduga bocor, terjadi kerugian negara mencapai Rp22 miliar lebih dari seluruh total dana yang masuk ke 116 pekon yang ada di kabupaten itu. 

Namun, saat dikonfirmasi Lampost.co, Inspektur kabupaten Pesisir Barat,  Edy Mukthar, membantah hal tersebut. Ia mengatakan sama sekali tidak tahu adanya informasi tersebut, juga sama sekali tidak ada kerugian negara dalam pelaksanaan dana desa tahun 2016 di 116 pekon penerima dana desa yang ada di kabupaten itu.
Menurutnya, sekitar Rp90 miliar dana desa tahun 2016 yang diterima pekon pekon di kabupaten itu.  "Saya tidak tahu, sama sekali tidak ada kerugian negara," jelas Edy, saat diwawancarai Lampost.co di kantor Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah,  usai dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi perangkat organisasi pemkab pesisir barat, oleh inspektorat kabupaten itu,  Selasa (12/12/2016).

Meski menyangkal adanya kerugian negara melalui dana desa yang disalurkan ke pekon di tahun 2016,  namun Edy menyebut bukan tidak ada persoalan yang terjadi di tahun 2017. Rata-rata persoalan yang terjadi di pekon pekon hasil temuan pihaknya yaitu, tentang tunggakan pembayaran pajak.  
"Kami punya naskah hasil pemeriksaan di sampaikan ke pekon dan mereka siap menyanggupi memperbaiki kesalahan itu.  Masih ada satu kecamatan lagi yaitu pulau pisang," kata dia. 
Di tempat sama, Kacabjari Krui, M Amriansyah, mengatakan kalau benar itu terjadi tentunya merupakan kasus besar yang ada di kabupaten ini. 
"Inikan besar sekali kalau memang benar terjadi, seperti yang sudah dijawab pak inspektur, tadi, satu pekon bisa Rp200 juta kerugiannya. masa iya? Kalaupun terjadi, ini global.  mudah-mudahan tidak seperti itu," kata Amriansyah. 

EDITOR

Yon Fisoma

loading...




Komentar


Berita Terkait