Mustafakorupsikpk

Lokasi Sidang Mustafa Ditentukan Majelis Hakim

Lokasi Sidang Mustafa Ditentukan Majelis Hakim
Gedung PN Tanjungkarang. Dok PN


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Humas PN Tanjungkang Hendri Irawan menilai penentuan lokasi setiap sidang perkara ditentukan majlis hakim. Hal itu juga termasuk bagi persidangan dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa dalam kasus fee proyek sekitar Rp95 miliar.

"Itu (lokasi sidang) kewenangan majelis hakim," ujarnya, Rabu, 6 Januari 2020.

Kendati demikian, dia mengaku sidang secara daring saat ini sudah diatur secara spesifik. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya tertanggal 23 Maret 2020.

Persidangan pidana tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang selama masa pencegahan Covid-19.

"Sesuai keputusan 3 instansi dan dituangkan di dalam SEMA, di masa pandemi ini mungkin daring, enggak ada masalah," paparnya.

Sebelumnya, KPK RI menganjurkan agar sidang korupsi pemkab Lampung tengah jilid II atas tersangka Mustafa digelar secara daring. Dengan terdakwa mengikutinya dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin yang menjalani masa tahanan 3 tahun penjara. Diperkirakan Mustafa akan bebas pada Februari 2021.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait