#Refleksi#BenihLobster#Ekonomi#Perikanan

Lobster Bersuara!               

( kata)
Lobster Bersuara!               
Lobster. Foto : AFP.

Iskandar Zulkarnain

Wartawan Lampung Post

ADA udang di balik batu. Ada lobster di balik izin ekspor. Peribahasa itu sangat cocok diungkap Majalah Tempo, edisi 6—12 Juli 2020. Dalam laporan utamanya berjudul: Pesta Benur Menteri Edhy dengan cover menarik. Lalu ditulis juga; menteri kelautan dan perikanan membuka keran ekspor benih lobster serta jejaring politikus dan bekas penyelundup mendapat jatah.

Saking spektakulernya akibat ulasan Tempo itu, warga netizen mengubah logo partai politik tertentu menjadi gambar lobster. Entah mereka geram atau kecewa saat melihat tingkah laku pejabat yang memberikan fasilitas supereksekutif kepada politikus. Pejabat itu adalah Edhy Prabowo, menteri kelautan dan perikanan yang berasal dari Partai Gerindra.

Edhy membuka izin kembali keran ekspor benih lobster dengan merevisi peraturan menteri kelautan dan perikanan yang dibuat Susi Pudjiastuti. Niat baik Edhy adalah untuk membangkitkan ekonomi nelayan.

"Kami tahu, pelaku usaha dan nelayan tergantung hasil penangkapan benih lobster. Itu mau kami hidupkan kembali, apalagi dalam kondisi seperti ini” kata Edhy, menteri dari partai besutan Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, pada pekan ini.

Bak pepatah mengatakan ganti menteri, ganti kebijakan. Salah satu aturan yang dicabut Edhy adalah larangan mengekspor benih lobster. Alasannya untuk membantu nelayan. Dengan ekspor dilegalkan, nilai jual benih ilegal akan turun. Lalu apa reaksi Susi, mantan menteri kelautan dan perikanan? 

Susi Pudjiastuti dalam salah satu unggahannya di media sosial menyebut, jika satu paket benih lobster dipelihara harganya setara 600 Brompton atau 20 motor Harley. Berapa banyak nelayan diuntungkan jika dipelihara selama empat bulan. Satu lobster mutiara dewasa dihargai Rp970 ribu.

Dengan melegalkan ekspor bayi lobster—apa yang didapat oleh nelayan di negeri ini seperti di kawasan pesisir Lampung? Sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Yang untung hanyalah eksportir. Mereka menguras keringat nelayan juga mengeruk isi perut sumber alam!

Penyelundupan bayi lobster di Lampung sepanjang 2017 mencapai Rp50 miliar. Lampung surganya pemburu lobster. Makanan kelas menengah ke atas ini diselundupkan melalui jalan darat dan laut, di antaranya Pelabuhan Bakauheni dan Bandara Radin Inten II Natar, Lampung Selatan.

Dari penangkapan itu, bayi lobster hendak dikirim ke Palembang, Riau, dan Jambi lalu diselundupkan ke Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Ternyata itu terus berlangsung. Agustus 2019, penyelundupan lobster terus terjadi di Lampung. Pangkalan TNI-AL membongkar jaringan penyelundupan benur lobster senilai Rp17,1 miliar, di sebuah gudang di Desa Srimulyo, Pekon Pagarbukit, Bengkunat, Pesisir Barat.

Kemudian, berselang seminggu, Polres Lampung Selatan menggagalkan penyelundupan bayi lobster senilai Rp12,8 miliar di rest area jalan tol trans-Sumatera Km 87. Benur jenis pasir dan mutiara sebanyak 83.198 ekor bernilai miliaran rupiah itu dikemas dalam 12 boks yang diangkut menggunakan minibus dikemudikan oleh warga Lampung Tengah. 

***

Bisnis benur lobster sangat menjanjikan, apalagi sudah masuk pasar ekspor. Makanya banyak orang melirik ingin berdagang losbter sampai-sampai diselundupkan. Sebab itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merapikan bisnis sehingga mendatangkan devisa untuk negara ini.

Namun, pelegalan penangkapan bayi lobster menyebabkan kelangkaan. Para pemerhati di Krui, Pesisir Barat, Lampung, bersuara. "Enggak anak udang, emaknya, cucunya, diambil semua. Ujung-ujungnya enggak ada lagi barang ini (lobster) nanti," kata Rusmansyah. Dia adalah kepala UD Lohan, lapak tangkapan laut di Pelabuhan Kuala Stabas, Krui.

Para nelayan berharap pemerintah dapat melindungi kelestarian udang laut dengan pengaturan penangkapan ukuran losbter.  “Tepat memang aturan Susi (Menteri Susi melarang menangkap benur), kita kan lihat masih banyak lobster di sini," kata Rusmansyah lagi.

Belakangan dibukanya keran ekspor benur menjadi menarik setelah KKP mengeluarkan izin ekspor kepada 26 perusahaan. Terakhir menjadi 31 perusahaan. Setelah ditelusuri, ada empat eksportir benur tercatat sebagai pemilik sahamnya dari kerabat, kader, juga pengurus teras Partai Gerindra.

Seperti ditulis Majalah Tempo pekan ini, tercatat nama Ahmad Bahtiar Sebayang. Dia adalah komisaris utama perusahan ekspor benur PT Royal Samudera Nusantara. Bahtiar menjabat wakil ketua umum Tunas Indonesia Raya, sebuah organisasi underbouw Partai Gerindra.

Tidak hanya itu, di perusahaan lain PT Bima Sakti Mutiara tercatat Hashim Sujono Djojohadikusumo. Dia adik Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hashim menjabat sebagai komisaris di perusahaan benih lobster tersebut.

Di perusahaan lain—juga eksportir benur yakni PT Arsari Pratama yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Dia merupakan putri Hasjim, sebagai direktur utama. Dan ada satu lagi perusahaan ekspor benur—datang dari kerabat dekat Gerindra adalah PT Agro Industri Nusantara (Agrinas). Mumpung Edhy membuka keran ekspor, ramai-ramai mengajukan izin.

Perusahaan yang mengantongi izin KKP itu tercatat Rauf Purnama sebagai direktur utamanya. Dia merupakan calon anggota legislatif Partai Gerindra pada Pemilu 2019. Tidak hanya Rauf yang mengurusi Agrinas, ada juga Simon Aloysius Mantiri. Dia menjabat direktur keuangan. Simon dipercaya oleh Prabowo menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra.

Persoalan ada atau tidaknya pemain benur losbter dari kerabat Gerindra di era Menteri Edhy, bukan urusan nomor wahid seperti yang dinyinyirkan warganet. Bagi anak bangsa yang ingin hidup puluhan tahun lagi, akan sulit mendapatkan udang laut berukuran besar di negara kaya raya. Mengapa?

Kata Susi Pudjiastuti, karena bibit lobster mulai boleh dijual ke luar negeri. “Bibitnya diambilin. Jadi kita tinggal nunggu habisnya saja,” kata dia dikutif Kompas.com yang merilis perbincangan Susi dengan Sandiaga Uno dalam akun YouTube,  Sandiuno TV, Kamis (9/7).

Susi, yang hanya mengantongi ijazah apa adanya—tidak sarjana, tetapi dia sangat memikirkan nasib nelayan. Makanya Susi menutup keran ekspor, serta berani menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia. Tidak ada yang berkutik di era Susi menjadi menteri.

Susi muda sudah menggeluti bisnis lobster hingga ke tanah Lampung, dan dia sangat mengerti mau dibawa ke mana isi kekayaan laut Indonesia ini. Untuk kesejahteraan nelayan, untuk negara, atau untuk politikus bertopeng pengusaha, atau untuk penyelundup yang dilegalkan. Jadi ekspor itu untuk kepentingan siapa? Hanya waktulah yang bisa menjawabnya!  ***

EDITOR

Abdul Gafur

loading...

Berita Terkait

Komentar