#beritalampung#beritalampungterkini#kasustanah#mafiatanah#desamalangsari

Lima Tersangka Kasus Mafia Tanah Malangsari segera Disidangkan

Lima Tersangka Kasus Mafia Tanah Malangsari segera Disidangkan
Anggota Polda Lampung menunjukkan berkas terkait kasus mafia tanah Malangsari yang lengkap atau P21. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Lima tersangka kasus mafia tanah di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan, yang menyerobot 10 hektare lahan warga segera disidangkan. Berkas perkara mafia tanah yang ditangani Polda Lampung dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

"Berkas Sudah dinyatakan lengkap oleh Kejati Lampung," ujar Dirkrimum Polda Lampung Kombes Reynold EP Hutagalung, Jumat, 18 November 2022.

Terpisah, Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Lampung, Kompol Sendi Antoni mengatakan rencananya Senin, 21 November 2022, akan melakukan tahap II atau penyerahan lima tersangka dan barang bukti (BB) ke Kejaksaan Tinggi Lampung.

Baca juga: Dua Aset Terpidana Korupsi Benih Jagung Dipasang Plang Perampasan Negara 

"Untuk menindaklanjuti pernyataan jaksa bahwa berkas para tersangka sudah lengkap atau P21, baik secara formal maupun materiel," ujarnya.

Adapun kelima tersangka kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM), yakni pensiunan Polri berinisial SJO (80), Kades Gunungagung Lampung Timur berinisial SYT (68), Kepala Satpol PP Lampung Timur berinisial SHN (58), seorang notaris dan PPAT berinsial RA (49), serta juru ukur Kantor BPN Lampung Selatan berinisial FBM (44).

Sebelumnya, Komisi III DPR memberikan atensi kepada Polda Lampung untuk mengusut tuntas kasus mafia tanah yang menyerobot lahan warga Desa Malangsari, Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan. Kasus tersebut menyeret nama Jaksa Adi Muliawan yang membeli lahan warga sepuluh hektare dengan harga Rp900 juta.

Saat ini Polda Lampung sudah menetapkan lima tersangka mulai dari BPN Lampung Selatan hingga oknum kepala desa.

Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh mengatakan pihaknya akan terus mengawasi perkembangan kasus mafia tanah di Malangsari. Kasus penyerobotan lahan tersebut menjadi perhatian khusus Komisi III DPR dan dibawa dalam rapat paripurna.

“Meminta untuk memercayakan kepada aparat kepolisian dan hari ini kami akan bawa ke Komisi III DPR. Tentunya jadi perhatian khusus," katanya saat berdialog dengan warga Desa Malangsari, Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan, Kamis, 17 November 2022.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait