#BERITALAMTIM#ASN#KORUPSI

Lima PNS Koruptor di Lamtim Dipecat dengan Tidak Hormat

Lima PNS Koruptor di Lamtim Dipecat dengan Tidak Hormat
Dok


Sukadana (Lampost.co) –- Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lima oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Lamtim dipastikan akan terkena pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Kelima oknum PNS tersebut dipastikan akan dipecat dengan tidak hormat setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang menjatuhkan vonis hukuman penjara karena terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi.

Kelima oknum PNS tersebut adalah Himawan Santosa dan Hendri Widyo, Kemudian Dadan Darmansyah dan Suherni, serta Endar Nuryanto.

Himawan Santosa dan Hendri Widyo Harjoko terbukti terlibat kasus  pemerasan Kades Cempaka Nuban terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Keduanya divonis hukum dua tahun penjara oleh Majleis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, pada 8 Februari 2021.

Kemudian Dadan Darmansyah dan Suherni yang terbukti terlibat kasus pengadaan Randis Bupati dan Wakil Bupati Lamtim juga sudah mendapatkan vonis dari Majelis Hakim Tipikor Tanjungkarang. Dadan Darmansyah divonis hukuman penjara 1,3 tahun pada 5 April 2021 dan Suherni divonis hukuman penjara 1,6 tahun pada 12 April 2021.

Sementara Endar Nuryanto yang merupakan mantan Kepala UPTD Puskesmas Batanghari terbukti terlibat kasus pungli tenaga kerja sukarela (TKS) kesehatan. Oleh Majelis Hakim Tipikor Tanjung Karang, Endar Nuryanto, divonis hukuman penjara selama empat tahun pada 15 April 2021.

Pj Sekdakab Lamtim, Tarmizi, membenarkan bahwa kelima oknum PNS tersebut menjalani proses hukum dan sudah mendapatkan vonis hukuman penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Oknum PNS yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum kata Tarmizi, sesuai dengan ketentuan pasal 250  butir (b) PP No11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, memang diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH.

Namun, PTDH kelima oknum PNS tersebut baru dapat dilakukan setelah Pemkab Lamtim menerima salinan  keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

“Jadi, untuk kelima oknum PNS itu memang akan diberhentikan tidak dengan hormat atau di-PTDH. Tetapi, PTDH tersebut akaan dilakukan setelah Pemkab menerima salinan  keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah),” kata Tarmizi saat dikonfirmasi, Rabu (21/4/2021). 
 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait