#bantuanbenih#pertanian#jagung

Lima Orang Diperiksa atas Kasus Benih Jagung Bermasalah Rp173 M

Lima Orang Diperiksa atas Kasus Benih Jagung Bermasalah Rp173 M
Ilustrasi. Foto: Google Images


Bandar Lampung (Lampost.co): Kejaksaan Tinggi Lampung dua hari berturut-turut telah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang selaku Kelompok Kerja (Pokja) yang melakukan proses pengadaan terhadap benih jagung bermasalah tersebut.

Sebelumnya Selasa (10 November 2020) ada tiga orang dari Pokja yang diperiksa oleh Kejati Lampung, ketiga orang tersebut adalah HR selaku ketua Pokja, AW selaku sekretaris, dan HS selaku anggota. Total selama dua hari berturut-turut ada lima orang yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.

Dikonfimasi ke bagian penyidikan Kejati Lampung, Roland Ritonga, tidak membantah perihal pemeriksaan tersebut.

Baca juga: Soal Perkara Jagung, Rully Bantah Bekerja di Dinas Pertanian Provinsi Lampung

"Untuk hari ini tidak ada yang diperiksa, terus untuk siapa yang diperiksa mohon maaf belum bisa kami sampaikan ya," kata Kasi Penyidikan Kejati, Kamis, 12 November 2020.

Kelima orang yang diperiksa itu menjalankan tugasnya berdasarkan surat perintah tugas nomor 027/01/UPTD/V.04/VII/LP-APBN /2017 kepala UPTD layanan pengadaan barang/jasa dan sesuai surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor 602.1/0504/PPK.Bid.TP/2017 tertanggal 24 Juli 2017.

Perihal pelaksanaan penunjukan langsung pekerjaan benih jagung hibrida Balitbang (tahap III), memerintahkan lima orang yakni HM selaku ketua, AW sekretaris, dan tiga orang lainya selaku anggota yakni RM, HS dan DG. Kelimanya sudah diperiksa Kejati sebagai saksi.

Tugas kelima orang ini melakukan proses pengadaan melalui penujukan langsung sesuai Perpres 172 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 5 huruf d, kegiatan yang tertuang pada DPA Dias Pertanian dan Hortikultura Provinsi Lampung yang bersumber dari APBN TA 2017. Ddapun nama paket pekerjaannya seperti, fasilitasi bantuan budidaya jagung hibrida nasional/pengganti benih Balitbang (tahap III) dengan pagu anggaran Rp173.589.840.000 dan nilai HPS Rp10.503.000.000 dengan lokasi empat kabupaten yakni Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, dan Lampung Tengah.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...




Komentar


Berita Terkait