#tajuklampungpost#dana-desa

Lepas Perangkap Dana Desa

( kata)
Lepas Perangkap Dana Desa
Ilustrasi Google Images

DANA desa berguna untuk membiayai kebutuhan pembangunan desa. Hal ini tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat saja. Dana desa juga bermanfaat untuk mengatasi kondisi darurat.

UU 6/2014 tentang Desa mengatur tata cara penggunaan Dana Desa. Pasal 74 Ayat (1) menyatakan belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa. Prioritas itu secara perinci tahun per tahun penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) No 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.

Dalam aturan itu juga mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk kondisi darurat bencana. Karena itulah, Kemendes-PDTT langsung mengeluarkan langkah-langkah penggunaan Dana Desa untuk mengatasi pandemi virus corona (Covid-19). Alasan kementerian adalah penanganan bencana menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa.

Pada Pasal 8 Ayat (1) huruf e Permendesa-PDTT 11/2019, menyatakan kegiatan prioritas bidang kegiatan pelayanan dasar sosial adalah untuk kejadian bencana sosial atau konflik sosial. Serta banyak lagi aturan penggunaan prioritas pada saat bencana sosial seperti pandemi Covid-19 itu.

Di Lampung ada 2.435 desa dengan nilai total pagu anggaran Rp2,454 triliun. Rata-rata desa di Lampung mendapatkan dana desa sebesar Rp950 juta/desa. Di Lampung memiliki 6 desa mandiri, 232 desa maju, 1.674 desa berkembang, 504 desa tertinggal dan 19 desa sangat tertinggal yang harus terus diberdayakan.

Dari total itu, terdapat 343 desa yang sudah mulai proses pencairan ke rekening desa. Berarti sudah mengajukan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya dan rencana program, sehingga sudah dimusyawarahkan kegiatannya. Sementara penjelasan Kemendesa-PDTT pada Sabtu (21/3) baru menjelaskan dana desa bisa dipakai untuk langkah-langkah pencegahan di bidang pelayanan sosial dasar khususnya bidang kesehatan masyarakat desa, antara lain kampanye pola hidup sehat dan bersih di desa.

Dengan begitu, tentu program pembangunan desa dengan Dana Desa yang sudah direncanakan harus kembali dimusyawarahkan. Agar pelaksanaannya tidak melanggar aturan dan bakal menjerat pidana kuasa anggaran dana desa itu, yakni kepala desa dan perangkatnya.

Untuk itu kepala desa harus pandai-andai dalam mengelola administrasi penggunaan dana desa. Sebab sejak lama publik disodorkan cerita tentang kepala desa yang mengaku terperangkap aturan penggunaan Dana Desa dan berujung terali besi. Selain ada juga aparat desa yang masuk bui karena korupsi dana desa itu, bukan terperangkap.

Pemerintah harus bisa memberi penjelasan terkait penggunaan dana desa dalam masa darurat bencana itu. Jangan sampai publik dirugikan akibat kepala desa dan perangkatnya ragu menggunakan dana desa karena takut terperangkap. Sebab pembangunan di desa, alokasi terbesarnya dari dana desa terutama untuk infrastruktur dan pemberdayaan oleh masyarakat. 

EDITOR

Bambang Pamungkas

loading...

Berita Terkait

Komentar