#bnpt#beritalamteng#kpm

Legislator Mengindikasi Monopoli Suplai Bahan BNPT di Lamteng

( kata)
Legislator Mengindikasi Monopoli Suplai Bahan BNPT di Lamteng
Ketua Komisi IV DPRD Lamteng Wayan Eka Mahendra didampingi anggota Komisi Kadek Asian Nafiri dalam rapat dengar pendapat dengan salah satu OPD setelah sebelumnya memberikan pernyataan kepada media terkait BPNT, Rabu (29/07/2020). Foto: Dok

Gunungsugih (Lampost.co): Komisi IV DPRD Lampung Tengah mengindikasi adanya monopoli perdagangan bahan makanan yang digunakan untuk Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Akibatnya, tujuan BPNT untuk mengembangkan perekonomian di kampung setempat tidak tercapai.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah Wayan Eka Mahendra, Rabu, 29 Juli 2020, mengatakan salah satu tujuan BPNT adalah untuk meningkatkan perekonomian kampung setempat dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berada. Sebab itu, menurut Wayan Eka, seharusnya bahan makanan pokok diperoleh dari pasar-pasar tradisional atau warung-warung milik warga setempat. 

"Jika bahan makanan yang sampai pada KPM justru berasal dari luar daerah, maka tujuan pengembangan perekonomian kampung tak tercapai," kata dia.

Menurut Wayan Eka, seharusnya e-warung sebagai penyedia bahan makanan untuk KPM pada program BPNT, mencari bahan makanan seperti beras dan telur dari wilayah setempat. Bukan menampung dari pihak ketiga (supplier) yang pengadaannya bukan dari kampung setempat. 

"Di kampung-kampung se-Lamteng banyak penggilingan padi dan banyak produsen telur. Seharusnya bahan makanan bisa dari kampung setempat. Kalau melibatkan supplier dari luar, kemungkinan bakal terjadi monopoli, " kata Wayan Eka.

Menurut Wayan Eka, ada sejumlah teknis penyaluran bantuan yang harus diluruskan. Diantaranya SK e-warung yang selama ini dari kepala kampung, harusnya menjadi kewenangan perbankan yang ditunjuk.

"Selama ini bahan makanan dipaketin dengan jenis dan jumlah sama, seharusnya terserah KPM. Terakhir, KPM tak harus menghabiskan saldo di rekening mereka dalam sekali transaksi, karena mereka punya waktu tiga bulan untuk membelanjakannya," kata dia.

Wayan Eka menilai SDM pengelola e-warung harus ditingkatkan, sehingga bisa menjalankan e-warung sesuai aturan.

"Dinas sosial yang harus melatih mereka. Kalau pengelola tak mau ambil bahan makanan dari kampung setempat, ada pengawasan bertingkat mulai kampung sampai kabupaten. Kalau tak bisa juga, Dinas Sosial bisa merekomendasikan agar bank mencabut SK e-warung dan menggantinya dengan yang lain," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar