#beritalampung#beritabandarlampung#unila#korupsi

LCW Minta KPK dan Pejabat Publik Beri Jawaban Soal Daftar Barang Bukti Perkara Suap Unila

LCW Minta KPK dan Pejabat Publik Beri Jawaban Soal Daftar Barang Bukti Perkara Suap Unila
KPK saat mendaftarkan berkas perkara Andi Desfiandi ke PN Tipikor Tanjungkarang. Lampost.co/Salda Andala


Bandar Lampung (Lampost.co): Lampung Coruption Wacth (LCW) meminta kepada pihak terkait agar memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap nama-nama jabatan publik dan pengusaha yang termuat sebagai barang bukti dalam perkara yang akan disidangkan.

Nama-nama jabatan tersebut termuat dalam daftar barang bukti penyuapan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unila jalur mandiri tahun 2022, dengan tersangka Andi Desfiandi. Sidang perdana Andi Desfiandi, bakal digelar pada Rabu, 9 November 2022, di PN Tipikor Tanjungkarang.

Ketua LCW Juendi Leksa Utama mengatakan pertama KPK harus menjelaskan kepada publik terhadap nama-nama jabatan yang masuk ke dalam daftar barang bukti. KPK punya kewajiban untuk memaparkan hal tersebut ke masyarakat dan juga sebagai bentuk kepercayaan publik terhadap KPK.

Menurutnya, alat bukti ataupun barang bukti harus terkonfirmasi di ruang sidang, agar nantinya diketahui peran barang bukti untuk menguraikan perkara tersebut.

Baca juga:  Polda Lampung Ungkap Kasus Penyelewengan 8,7 Ton Pupuk Bersubsidi

Juendi juga menyebut barang bukti yang telah teregistrasi di PN Tanjugnkarang tersebut akan dipelajari. "Kami juga akan monitoring terus perakaranya. Kalau ada dugaan tindak pidana mengarah ke pelaku lain seperti Andi Desfiandi, APH harus aktif, majelis hakim aktif untuk membuka peran semuanya dan menceritakan peristiwa hukum apa, kalau terpenuhi, harus dikejar, supaya porsi keadilan terpenuhi," katanya.

Dia menambahkan dalam perkara ini, ia menilai seseorang yang memberikan uang pelicin agar pihak terkait bisa diterima ke Unila, harus diklasifikasi. Jika sifatnya berupa ancaman atau pemerasan, maka posisi seseorang berada di bawah atau tertekan.

"Tapi jika seseorang itu punya otoritas untuk menolak dan melawan maka unsur pemerasan tidak terpenuhi, maka kami akan lihat dan dorong itu," kata pria yang berlatar belakang advokat ini.

Menurutnya jika nama-nama jabatan ada daftar barang bukti, maka pejabat tersebut juga barus memberikan penjelasan ke masyarakat.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait