#beritalampung#beritalampungterkini#seleksipanwascam#panwascam#lcw#ombudsman

LCW Desak Ombudsman Periksa Pokja Seleksi Panwascam Se-Lampung

LCW Desak Ombudsman Periksa Pokja Seleksi Panwascam Se-Lampung
Ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Lampung Corruption Watch (LCW) mendorong Ombudsman Lampung memeriksa kelompok kerja (pokja) seleksi panitia pengawas kecamatan (panwascam) di 15 kabupaten/kota se-Lampung. Hal itu karena Bawaslu dianggap tidak transparan.

Ketua Posko Pengaduan Lampung Corruption Watch (LCW) Yoni Patriadi meminta Ombudsman perwakilan Lampung untuk aktif mengawal dan memeriksa proses rekrutmen yang sedang dilakukan. “Kami meminta Ombudsman perwakilan Lampung sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan penyelenggara negara dan pemerintahan ikut aktif dengan membuka posko pengaduan di seluruh kabupaten dan kota se-Lampung,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu, 19 Oktober 2022.

Baca juga: Bawaslu Bantah Hasil CAT Panwascam Tidak Transparan

Menurut dia, tidak diumumkan hasil nilai semua peserta seleksi panwascam kepada publik menimbulkan dugaan kelompok kerja seleksi itu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan pedoman seleksi yang telah dibuat ketua Bawaslu RI. “Seleksi itu memakai anggaran negara yang diperoleh dari pajak warga negara. Sudah seyogianya masyarakat Lampung mengetahui semua nilai peserta seleksi yang akan dipilih dalam melakukan pengawasan pemilu serentak 2004 mendatang,” katanya.

“Dengan tidak dibukanya hasil tes tertulis oleh pokja, kami menduga hal itu merupakan pelangaran prinsip umum adil, berkepastian hukum, terbuka, profesional, akuntabel serta aksesibilitas. Jika proses rekrutmen benar, hasil yang akan didapatkan juga akan benar dan baik. Pada akhirnya nanti, kita akan mendapatkan pemimpin kepala daerah dan wakil rakyat yang berintegritas yang memiliki tujuan menyejahterakan rakyatnya,” katanya.

Padahal, panwascam memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah diatur dalam perundang-undangan terkait pemilu untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Tapi bagaimana jika sistem rekrutmennya diragukan. “Ombudsman harus periksa, apakah proses rekrutmen ini terdapat maladministrasi atau tidak,” katanya.

Diketahui, 1.374 peserta calon panwascam di Lampung dinyatakan lulus tes tertulis yang digelar pokja yang dibentuk melalui Bawaslu kabupaten/kota. Jumlah tersebut tersebar di 229 kecamatan di 15 kabupaten/kota se-Lampung.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait