#beritalampung#beritabandarlampung#ott

LCW Buka Posko Pengaduan Mahasiswa Korban Suap Jalur Mandiri, Ini Tiga Kategorinya

LCW Buka Posko Pengaduan Mahasiswa Korban Suap Jalur Mandiri, Ini Tiga Kategorinya
Ilustrasi. Foto: Google Images


Bandar Lampung (Lampost.co): Lampung Corruption Watch (LCW) membuka posko pengaduan untuk korban yang mengalami kerugian atas penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung.

Ketua LCW Lampung Juendi Leksa Utama mengatakan posko dibuka merespon operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait penangkapan dan penahanan dugaan korupsi suap rektor dan para petinggi Unila.

"LCW Lampung membentuk tim posko pengaduan korban penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang dirugikan," ujar Juendi, dalam keterangan resminya, Sabtu, 27 Agustus 2022.

Lanjut Juendi, posko nantinya mendata korban dari beberapa kategori. Pertama, korban atau orang tua yang terpaksa mengeluarkan uang padahal calon mahasiswa memiliki nilai tinggi.

Baca juga: Pohon Tumbang Menimpa Pengendara Motor di Jalan Imam Bonjol

Kedua, korban atau orang tua yang mengeluarkan uang, namun calon mahasiswa tidak masuk ke Unila.

Ketiga, korban atau calon mahasiswa yang memiliki nilai tinggi tetapi tidak masuk Unila karena tidak memberikan sejumlah uang yang diminta.

Dari semua kategori tersebut, diduga orang tua dirugikan dan menjadi korban pidana pinipuan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk memasukkan calon mahasiswa ke Unila. "Oknum yang mengatasnamakan Unila harus mengembalikan uang para korban," katanya.

Para korban dapat melaporkan kerugiannya pada posko pengaduan yang beralamat di Jalan Kiwi No. 5, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, atau dapat menghubungi admin posko dengan nomor 083168489254.

Juendi mengatakan pihaknya akan melakukan upaya hukum agar korban mendapatkan keadilan. Hal tersebut dapat melalui mekanisme laporan pidana penipuan dan atau mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

"Teori kasusnya korban penipuan, orang tua yang mengeluarkan uang untuk anaknya agar dapat diterima ke universitas bisa jadi korban. Sehingga KPK harus benar-benar cermat melihat peristiwa hukumnya, agar jangan sampai sudah rugi uang malah jadi tersangka pula di KPK," katanya.

Lanjut Juendi, LCW mendukung penuh KPK untuk terus melakukan upaya membongkar semua mafia pendidikan yang ada dan meminta untuk jangan berhenti pada keempat tersangka yang ditahan.

Dia pun mengkritisi lembaga anti rasuah itu agar memberikan informasi sebatas fakta hukum normatifnya saja dan tidak membangun opini agar tidak menimbulkan banyak tafsir di kalangan masyarakat.

"Selain itu, kami meminta kepada tersangka yang telah ditahan KPK untuk mengungkap peristiwa secara terang benderang. Tersangka bukan hanya memiliki kewajiban hukum untuk terbuka jujur, tetapi juga mereka memiliki kewajiban moral untuk berkomitmen membuka praktik curang tersebut. Kami yakin kewajiban moral untuk membuka secara terang benderang akan menjadi pertimbangan agar mendapatkan pengampunan untuk mengurangi masa hukuman dari majelis hakim," ujarnya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait