#HAM#Lampung

LBH Tagih Janji Presiden, Kejati Sebut Kasus HAM Talangsari Wewenang Kejagung

LBH Tagih Janji Presiden, Kejati Sebut Kasus HAM Talangsari Wewenang Kejagung
Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Mulyawan/Lampost.co/Febi Herumanika


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menuntut keseriusan pemerintah dalam pengungkapan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Talangsari, Lampung. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan berhenti menuntaskan masalah HAM di masa lalu. 

"Soal Talangsari itu kan sudah hampir 30 tahun dan kami selalu menyuarakan terutama di hari HAM dan di bulan dua pada saat bulan kejadian peristiwa Talangsari," kata Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Mulyawan, Selasa 15 Desember 2020.

Yang menjadi persoalan apakah pemerintah pusat sudah menentukan Talangsari masuk dalam pelanggaran HAM karena belum sekali pun persoalan ini disidangkan. 

"Pemerintah itu kan bisa mendorong pemenuhan serta pengakuan soal HAM dan pemenuhan hak misalnya peningkatan atas hak pendidikan dan pekerjaan di Talangsari bagai mana juga mereka keluar dari bayang-bayang sebagai korban di sana," kata Chandra.

Chandra mengatakan, konteks peradilan HAM memang berpusat di Kejaksaan Agung. Tapi jika nantinya dibuat berjenjang, Kejagung disarankan membentuk tim bersama dengan Kejaksaan di daerah (Kejati Lampung) sebagai akses ke masyarakat dan akses informasi dalam pengungkapan kasus ini.

"Jalan pengungkapan kasus ini kan dari Komnas HAM dan mitranya adalah Kejaksaan. Jadi satu sama lain harus saling memenuhi dan saling membantu," katanya.

Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung Andrie W Setiawan mengatakan kasus pelanggaran HAM berat Talangsari menjadi hak penuh bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung RI.

"Meskipun peristiwanya terjadi di Lampung, kewenangan tentang HAM berat ada di Pidsus Kejaksaan Agung RI," katanya.

Sebelumnya,  Presiden Jokowi berjanji meneylesaikan kasus HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat.

"Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa," kata Jokowi dalam telekonferensi peringatan Hari HAM Internasional secara virtual, Kamis, 10 Desember 2020.
 
Kepala Negara telah memerintahkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD segera menuntaskan masalah HAM. Ia ingin penyelesaian kasus memuaskan semua pihak.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait