#MAFIATANAH

LBH Minta Menteri ATR/BPN Tuntaskan Kasus Mafia Tanah di Desa Malangsari

LBH Minta Menteri ATR/BPN Tuntaskan Kasus Mafia Tanah di Desa Malangsari
Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- LBH Bandar Lampung meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto turun ke Desa Malangsari untuk memberantas kasus mafia tanah yang terjadi di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Lampung Selatan.

Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi mengatakan, Kasus sindikat Mafia Tanah yang terjadi di Desa Malangsari merupakan kejahatan yang terstruktur dan sistematis. Untuk itu Kementerian ATR/BPN harus turun dan mengatensi kasus itu agar  terungkap sampai ke akar-akarnya.

"Pasalnya Polda Lampung telah menetapkan lima orang tersangka. Kami minta Polda Lampung untuk terus mengembangkan kasus ini," kata dia.

Kelima orang itu yakni, SJO (penjual), SHN (Camat Sekampung Udik), RA (PPAT), FBM (Juru ukur BPN), SYT (Kepala Desa Gunung Agung). Masing-masing memiliki peran dalam penerbitan sertifikat tanah atas nama jaksa  AM seluas 10 hektare di Desa Malangsari.

"LBH Bandar Lampung dan masyarakat juga mendorong Polda Lampung untuk transparan dan profesional serta dapat menyampaikannya kepada publik terkait perkembangan lebih lanjut dalam penanganan kasus mafia tanah di Desa Malangsari," kata dia.

 

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait