#beritalampung#beritabandarlampung#mafiatanah

LBH Bandar Lampung Desak BPN Terbuka Terkait Kasus Kasus Mafia Tanah Malangsari

LBH Bandar Lampung Desak BPN Terbuka Terkait Kasus Kasus Mafia Tanah Malangsari
Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi. Lampost.co/Andre Prasetyo


Bandar Lampung (Lampost.co): Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung melakukan persidangan ajudikasi dengan Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung. Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi mengatakan kedatangannya ke KI adalah karena sengketa informasi masyarakat di Desa Malangsari kepada BPN Lampung Selatan. 

"Kami hari ini ke Komisi Informasi karena memenuhi panggilan terkait dengan agenda persidangan ajudikasi terkait sengketa informasi," katanya, Selasa, 16 Agustus 2022.

Indra mengatakan alasan mereka datang ke KI karena masyarakat ingin meminta informasi terkait dengan penerbitan 6 sertifikat tanah warga Desa Malangsari.

Berita terkait: Kasus Mafia Tanah di Desa Malangsari Lamsel Masih Kumpulkan Bukti

"Karena memang faktualnya hari ini kawan-kawan di Malangsari tinggal di sana sejak 20 tahun lalu, kemudian mengetahui adanya pemasangan plang terhadap sertifikat dengan atas nama orang lain," jelasnya. 

Sehingga kawan-kawan Malangsari, menurutnya, ingin mengetahui proses penerbitan 6 sertifikat atas nama orang lain tersebut di atas tanah warga Malangsari. 

"Hari ini kita ingin mengetahui terkait dengan informasi proses penerbitan, sertifikat dan warkat atas dasar BPN Lampung Selatan untuk menerbitkan 6 sertifikat itu," tuturnya. 

Berita terkait: Warga Malangsari Lamsel Desak Polda Lampung Usut Tuntas Mafia Tanah

Karena sertifikat ini menjadi dasar permasalahan di Malangsari, maka dari itu masyarakat ingin tahu. 

"Dari beberapa surat yang dikirimkan BPN, ada beberapa warkat yang menjadi informasi dikecualikan, tapi saya rasa ini ikhtiar hak atas informasi publik apalagi diproses penerbitan sertifikat ada hak-hak warga Malangsari yang hilang," pungkasnya.

Sebelumnya, ratusan warga Desa Malangsari, Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan (Lamsel), menggelar aksi di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Selasa, 19 Juli 2022. 

Demo itu untuk mendesak Polda Lampung mengusut tuntas mafia tanah di daerah warga tersebut. Selain itu warga Malangsari meminta Menteri ATR/ BPN, Hadi Tjahjanto untuk melihat kasus tersebut sebagai komitmen dalam memberantas mafia tanah. 

Sebab, kasus Malangsari dan beberapa kasus sengketa tanah selama ini pelik untuk diselesaikan. Sehingga, banyak hak-hak warga yang direnggut dan mendapat ancaman.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait