#kia#beritalampura

Launching KIA di Lampura Dapat Respon Positif

Launching KIA di Lampura Dapat Respon Positif
Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara didampingi Kadisdukcapil Provinsi Lampung Achmad Saefulah dan Kadisdukcapil Lampura Tien Rostina saat membagikan KIA secara simbolis saat launching dan sosialisasi KIA di GSG Islamic Center Kotabumi.


KOTABUMI (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melaksanakan launching dan sosialisasi kartu identitas anak di GSG Islamic Center Kotabumi, Rabu (26/12/2018).

Kegiatan itu mendapat aplause serta apresiasi langsung dari Kadisdukcapil Provinsi Lampung, Achmad Syaifullah karena merupakan salah satu daerah di Lampung yang tercepat melaksanakan instruksi pusat itu. Yang dibuka langsung Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara dihadiri oleh Kasi Ditdafduk Dirjend Capil Kemendagri Mahatir dan Kasi Pindah Datang Wilayah RI Rustinah serta, Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kades dan masyarakat.

"Ini adalah kabupaten ketujuh yang melaksanakan launching di Provinsi Lampung. Kami sangat mengapresiasi, berkat kerja keras dan semangat yang tidak pernah padam dari Pemda serta jajarannya. Padahal saat ini mendekati akhir tahun, namun tetap dapat melaksanakannya," kata Kadisdukcapil Provinsi Lampung itu.

Menurut Achmad, kegunaan kartu identitas anak serupa dengan KTP-el bagi yang dewasa. Mulai dari keperluan sekolah, keimigrasian dan lainnya, hanya tidak dapat mengakomodir pembuatan SIM karena belnum genap 17 tahun satu hari.

"Seperti soal identifikasi korban kejadian musibah Tsunami Selat Sunda lalu dari dua orang korban yang belum teridentifikasi, satu orang diantaranya tidak dapat dimonitor indentitasnya oleh Disdukcapil kabupaten karena belum terekam. Sementara lainnya masih samar-samar, namun telah terlihat karena telah melakukan perekaman. Itu salah satu guna dari kepemilikan kartu identitas ini," terangnya.

Hal itu diamini oleh Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara. Menurut realisasi program Adminduk di kabupaten, sebagai komitmen dalam mengakomodir hak masyarakat yang diatur dalam peraturan. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai program dilaksanakan pemerintah mulai pusat sampai daerah.

"Dari informasi yang saya dapat, mulai dari BPS, Disdukcapil dan KPU selalu berbeda data anak di kabupaten kita cintai ini. Nah dengan adanya launching ini kita berharap ada kesesuaian, jangan sampai berbeda-beda karena ini penting gunanya. Dalam mengakomodir hak-hak rakyat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada," ujarnya.

EDITOR

Fajar Nofitra

loading...




Komentar