#advetorial#opini#kppnmetro

Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2022

Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2022
Ilustrasi penyerapan anggaran.


DUA pekan di bulan Desember ini media dipenuhi pemberitaan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mulai dari level pusat hingga level wilayah. Pada tahun 2022 Provinsi Lampung mendapatkan alokasi Belanja Negara yang cukup besar, yaitu Rp29,4 triliun. Alokasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp8,36 triliun atau 28,4% dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp21,08 triliun atau 71,6%.

Meskipun Belanja Pemerintah Pusat masih didominasi oleh Belanja Pegawai Rp3,7 triliun dan Belanja Barang dan Jasa Rp2,8 triliun, serta TKDD mayoritas masih berupa Dana Alokasi Umum (DAU) Rp12 triliun dan DAK Non-Fisik Rp4,1 triliun. Namun, Belanja Bantuan Sosial dan DAK Fisik mengalami peningkatan alokasi anggaran paling tinggi pada tahun 2022. Alokasi Belanja Bantuan Sosial meningkat 22,22% dari Rp26,27 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp32,1 miliar pada tahun 2021. Sementara itu, DAK Fisik yang merupakan alokasi anggaran yang bertujuan mendanai kegiatan khusus fisik yang menjadi urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur ekonomi berkelanjutan, meningkat 8,39% dari Rp1,7 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,9 triliun. Hal ini mengindikasikan komitmen pemerintah untuk terus meringankan beban masyarakat di masa pandemi sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Sayangnya kebijakan alokasi anggaran saja tidak cukup untuk mewujudkan komitmen pemerintah di atas. Dibutuhkan pula pelaksanaan anggaran berkualitas untuk memastikan target pembangunan pemerintah dapat tercapai dan belanja pemerintah benar-benar dapat menghasilkan multiplier effect yang optimal bagi perekonomian.

Salah satu faktor yang sangat berperan penting agar belanja pemerintah dapat berfungsi optimal adalah ketepatan waktu belanja pemerintah. Seiring penerapan anggaran berbasis kinerja, dalam satu tahun anggaran pemerintah diharapkan dapat mencapai output (keluaran), outcome (hasil) dan impact (dampak) dari alokasi anggaran yang dimilikinya sehingga target pertumbuhan ekonomi tahun tersebut dapat tercapai. Guna menjamin hal tersebut Pemerintah Pusat telah menetapkan target penyerapan anggaran setiap triwulan, yaitu masing-masing sebesar 15%, 40%, 60%, dan 90% untuk triwulan I, II, III, dan IV.

Pola penyerapan anggaran satuan kerja (satker) Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Lampung dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan perbaikan cukup berarti. Penyerapan anggaran yang tadinya bertumpuk di akhir tahun anggaran, saat ini mulai bergeser ke triwulan-triwulan awal tahun anggaran.  Bahkan di masa pandemi tahun 2021 dimana terjadi pembatasan aktivitas hampir di seluruh sektor, untuk pertama kalinya realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Lampung melampaui target penyerapan setiap triwulannya.

Guna memastikan agar perbaikan pola penyerapan belanja terjadi secara berkelanjutan, terdapat beberapa langkah strategis pelaksanaan anggaran yang dapat ditempuh oleh satker. Pertama, segera melakukan reviu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2022 yang telah diterima oleh seluruh satker lingkup Provinsi Lampung pada pekan kedua Desember 2021 lalu. Reviu ini bertujuan mengetahui kesesuaian DIPA 2022 dengan kodefikasi yang berlaku dan rencana kerja 2022 yang telah disusun satker. Selanjutnya, segera melakukan revisi anggaran dan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA apabila terdapat blokir dan ketidaksesuaian antara DIPA 2022 dengan rencana kerja. Peningkatan akurasi RPD diharapkan dapat menekan opportunity cost dalam pengelolaan Kas Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.

Kedua, melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan/proyek. Langkah ini dilaksanakan dengan segera melakukan penetapan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan penetapan Pejabat Perbendaharaan yang terdiri atas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Mmembayar (PPSPM), dan Bendahara.

Ketiga, percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ). Langkah ini meliputi percepatan penetapan Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan/atau kelompok kerja pengadaan serta penandatanganan kontrak. Mengingat seluruh satker telah menerima DIPA Petikan, maka penandatanganan kontrak dapat dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 2021. Selanjutnya, satker diharapkan melakukan Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paling lambat 14 hari kerja setelah kontrak ditandatangani serta mendaftarkan kontrak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani agar Kementerian Keuangan dapat menyediakan dana sesuai  jadwal penarikan dana pada kontrak.

Keempat, melakukan percepatan persiapan penyaluran bantuan sosial. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan langkah strategis ini, antara lain mempercepat penetapan pedoman umum dan petunjuk teknis, meningkatkan verifikasi dan validasi penerima manfaat, mempercepat penetapan surat keputusan penerima dan penyaluran bantuan apabila data telah akurat. Selain itu, satker juga diharapkan dapat meningkatkan evaluasi atas ketepatan penyaluran dengan melakukan pengendalian terhadap dana bantuan yang mengendap di rekening bank penyalur dan menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak disalurkan ke rekening kas Negara agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya yang lebih produktif.

Kelima, mempercepat penyelesaian tagihan dan pengajuan SPM ke KPPN. Satker diharapkan menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan memastikan norma waktu penyelesaian tagihan, yaitu tagihan diajukan oleh penerima hak kepada PPK paling lambat 5 hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara dan PPK menyampaikan Surat permintaan Pembayaran (SPP) kepada PPSPM paling lambat 5 hari kerja setelah dokumen pendukung diterima dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya, PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) paling lambat 5 hari kerja dan menyampaikannya ke KPPN selambat-lambatnya dalam 2 hari kerja. Selain itu, satker juga diharapkan mematuhi ketentuan untuk melakukan revolving atau pertanggung jawaban Uang Persediaan minimal satu kalisetiap bulan.

Terakhir meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas (value for money), serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Satker diharapkan membatasi belanja operasional yang berurgensi rendah, seperti rapat dalam kantor, perjalanan dinas, konsinyering, serta honor tim. Selanjutnya, satker juga diharapkan merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan capaian output.

Keenam langkah strategis pelaksanaan anggaran di atas diyakini dapat memperbaiki pola penyerapan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran. Target proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan di bulan Desember 2021 dan diselesaikan paling lambat pada triwulan I 2022, pencapaian output kegiatan pada triwulan II 2022, pemanfaatan output di triwulan III, serta manfaat (outcome) dari output yang telah dihasilkan dapat digunakan untuk perbaikan kinerja di triwulan IV, benar-benar akan tercapai apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh satker.







EDITOR

Sri Agustina

loading...




Komentar


Berita Terkait