#KPK#BERITALAMPUNG#PENCEGAHANKORUPSI

Lampung Terapkan Pendidikan Antikorupsi Sejak SD

Lampung Terapkan Pendidikan Antikorupsi Sejak SD
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Sulpakar saat menjadi narasumber Rakornas PAK 2021 implementasi pendidikan anti korupsi, Rabu, 8 Desember 2021. Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung terus memberikan pemahaman di tingkat sekolah dalam upaya memberikan strategi implementasi pendidikan antikorupsi yang dimulai sejak sekolah dasar(SD). 

"Upaya yang dilakukan sebagai strategi pemberantasan korupsi diantaranya pendidikan dengan membangun nilai integritas, lalu pencegahan dengan melakukan perbaikan sistem dan penindakan yang menimbulkan efek jera," kata Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Sulpakar, saat menjadi narasumber Rakornas bertema Implementasi Pendidikan Antikorupsi, Rabu, 8 Desember 2021. 

Menurutnya, Lampung terus mengutamakan pendidikan dasar integritas sejak siswa mengenyam pendidikan dasar.

"Kami memiliki 7.200 sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK dan SLB dengan total keseluruhan siswa sebanyak 1.446.403 siswa, 96.228 guru dan 19.809 tenaga pendidik. Dimana seluruhnya kita tanamkan dan berikan arahan agar budaya anti korupsi ditanamkan daei segala aspek yakni guru, siswa dan lingkungan sekolah," ujarnya. 

Untuk itu, lanjutnya, Pemprov Lampung memberikan langkah strategis implementasi pendidikan antikorupsi sesuai dengan peraturan Gubernur Lampung No.35 tahun 2019. Peraturan tersebut tertuang di Peraturan No.46 tahun 2020 tentang pelajaran antikorupsi wajib diterapkan tingkat SMA dan SMK se-Provinsi Lampung. 

Sementara itu untuk tingkat kabupaten/ kota, telah dilaksanakan rapat koordinasi dan penyelarasan mata pelajaran pendidikan antikorupsi tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA pada 11 Agustus 2020 dan menjadi kurikulum wajib pada 22-23 September 2020.

"Dari peraturan Provinsi hingga hingga kabupaten/ kota kami lakukan sosialisasi dan bimbingan teknis endidikan anti korupsi dengan mengumpulkan seluruh Musyawarah Kepala Sekolah di 15 kabupaten/ kota agar ditetapkan guru pengampu pelajaran anti korupsi," jelas dia. 

Hingga kini sebanyak 4.785 SD, 1.816 SMP dan 6.601 SMA telah membuat akun jaga.id untuk memberikan laporan pembelajaran. Namun, mata pelajaran antikorupsi belum mendapatkan pengakuan  di Dapodik. Bahkan, literatur dan referensi pendukung dalam pembelajaran minim hingga belum adanya guru berlatar belakang pendidikan antikorupsi. 

Sulpakar berharap KPK dapat merekomendasikan mata pelajaran antikorupsi kepada Kemendikbudristek untuk dimasukkan dalam Dapodik. 

 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait