laporankeuanganWTP

Lampung Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

( kata)
Lampung Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Foto: Serah terima LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2019 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin, 15 Juni 2020. Lampost/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019 dengan hasil opini wajar tanpa pengecualian. Dengan begitu, pemprov dan DPRD Lampung telah mengoptimalkan keuangan dan kinerjanya.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung terhadap Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2019 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin, 15 Juni 2020. Sementara itu para pejabat adminstrator mengikuti rapat melalui Video Conference di ruang kerja masing-masing.

Anggota V BPK RI, Bahrullah Akbar melalui video conference menjelaskan kepala daerah diwajibkan membuat laporan keuangan. Pemeriksaan laporan tersebut bertujuan untuk memberikan kewajaran laporan keuangan yang ada di Pemerintah Provinsi Lampung. Ia mengatakan kedepan bisa lebih baik dalam mengelolaan anggaran keuangan negara.

"Berdasarkan laporan dan implementasi rencana aksi dari Pemerintah Provinsi Lampung, maka BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian," katanya.

Acara rapat paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay. Hadir juga Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung. 

 

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...

Berita Terkait

Komentar