#beritalampung#beritalampungkini#apbd#realisasibelanjaapbd#belanja

Lampung Nomor Satu Nasional Realisasi Belanja APBD

Lampung Nomor Satu Nasional Realisasi Belanja APBD
Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto (tengah), mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah tingkat nasional secara daring di Pemprov Lampung, Selasa, 24 Januari 2023. Dok Kominfo Pemprov Lampung


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Persentase realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung menempati peringkat pertama se-Indonesia. Pencapaian realisasi belanja APBD Lampung mencapai 97,25 persen dari persentase realisasi pendapatan 100,68 persen.

Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan Pemerintah Pusat memberikan apresiasi kepada Pemprov Lampung karena telah merealisasikan APBD secara tepat dan cepat.

"Ini harus terus ditingkatkan sehingga daerah kita tidak ada permasalahan dalam realisasi APBD dan bisa terus menyelesaikan program yang telah dirancang gubernur Lampung secara tepat," katanya, Selasa, 24 Januari 2024.

Dalam rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) se-Indonesia, 17 Januari 2023, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan agar provinsi dapat menjalankan 8 arahan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Pengamat Ekonomi: Dua Cara Mengembalikan Daya Beli Masyarakat 

"Delapan arahan tersebut, di antaranya, mengendalikan inflasi dengan memantau harga di lapangan dan hati-hati dalam mengatur tarif. Kedua, untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai dengan target 0 persen pada 2024 serta mendorong daerah turunkan stunting di bawah 14 persen pada 2024," ujarnya.

Hal tersebut mengingat saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik di atas 5 persen pada triwulan terakhir 2022. Lalu, dari segi inflasi juga cukup terkendali yaitu 5,51 persen di akhir tahun.

"Sehingga fokus dua masalah besar investasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan persetujuan bangunan gedung (PBG). Lalu memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan membangun dana abadi dan memastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri," katanya.

Selain itu, terkait masalah forum pembelanjaan produk dalam negeri 40 persen dari APBD untuk belanja modal barang jasa agar semua daerah dapat memikirkan serta membuat program atau masterplan brand.

"Sehingga bisa membuat imaji atau branding daerah sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah," ujarnya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait