#KPK#BERITALAMPUNG#PENCEGAHANKORUPSI

Lampung Miliki 30 Kasus di KPK

Lampung Miliki 30 Kasus di KPK
Plt Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Syarief Hidayat saat menyampaikan arahannya. (Foto: Lampost.co/Triyadi Isworo)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyampaikan di Provinsi Lampung ada 30 kasus yang pernah ditangani oleh jajarannya. Komisi antirasywah tersebut berharap tidak ada lagi pejabat di Lampung yang berurusan dengan KPK.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Syarief Hidayat, mengajak kepala daerah untuk berkomitmen memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat. Ia mengatakan di tahun 2021 ini, KPK fokus terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) terkait perizinan dan Kemendikbud serta Kemenag terkait Program Indonesia Pintar.

"Dari 34 Provinsi Lampung, ada 27 Provinsi yang wakilnya pernah bermalam di KPK. Tertinggi ada di Jawa Barat sekitar 108 kasus, sementara di Lampung baru ada sekitar 30 kasus. Semoga berhenti di 30 kasus ini saja," katanya disela Acara Penandatanganan dan Deklarasi Komitmen Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Hotel Swiss-bell Hotel Bandar Lampung, Kamis, 27 Mei 2021.

Ia menceritakan bahwa KPK mempunyai 37 sel tahanan yang terdiri dari 28 sel khusus laki-laki dan 9 sel khusus perempuan. Ia berharap para pejabat di Provinsi Lampung jangan menjadi tamu yang berkunjung di Jalan Kuningan, Jakarta. Maka dari itu Kepala Daerah di Lampung berperan penting menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya. Kemudian, ia juga menyoroti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, jangan sampai satu pintu tetapi malah banyak jendela.


"Mudah-mudahan kehadiran kami di sini dengan ikhlas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Amanah dari masyakat wajib dijalankan. Dengan komitmen ini, bukan sekadar formalitas, melainkan niat dan tekad dari hati yang terdalam," ujarnya.


Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan pelayanan publik di Lampung sudah bagus. Ia akan mengupayakan ke depan menjadi lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Kemudian juga kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi. Ia mengajak bupati/wali kota untuk mengingat kembali janji-janji kampanye kepada masyarakat. Maka, janji tersebut harus diwujudkan.

"Fungsi pelayanan publik harus dilakukan. Sinergisitas terus dijalin. Ketika rakyat butuh pertolongan, maka negara hadir didalamnya. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik. Pelayanan dari desa harus berkualitas dan akuntabel," katanya. 

 

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait