#eksporbenur#lobster#beritalampung

Lampung Ikuti Kebijakan Presiden Terkait Tata Kelola Benur

Lampung Ikuti Kebijakan Presiden Terkait Tata Kelola Benur
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana. Foto: Dok


Bandar Lampung (Lampost.co): Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana, mengatakan pihaknya mengikuti kebijakan Presiden Joko Widodo terkait tata kelola benur atau benih lobster. 

Levi mengatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin bagi perusahaan melakukan ekspor benur di Lampung. Ia mengatakan untuk ekspor benur merupakan ranah pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kebijakan Lampung dari kemarin-kemarin tidak berubah yakni utamakan budidaya. Untuk ekspor enggak tahu itu, ekspor mah urusannya pusat," katanya kepada Lampung Post, Jumat, 27 November 2020.

Baca juga:  Arinal Tak Pernah Izinkan Benur Lampung Diekspor

Dia menilai ekspor benur lobster dan lobster ilegal yang masih marak terjadi di Lampung, khususnya dari pantai barat Lampung seperti Pesisir Barat, Tanggamus, dan Lampung Selatan adalah penyelundupan. Informasi menyebutkan, benur lobster tersebut dikirim secara estafet dari Bengkulu. Kemudian dikumpulkan bersama benur dari Krui dan Bengkunat, Pesisir Barat. Setelah itu, diambil dari Kotaagung, lalu dibawa keluar Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

Praktik pengiriman benur dan lobster tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Kemudian juga melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia. 

"Itu penyelendupan. Lampung belum pernah keluarin SKA (surat keterangan asal) benur sebagai syarat ekspor. Harus budidaya terlebih dahulu. Pemerintah daerah mendukung regulasi pemerintah pusat," katanya.

Kemudian ia mengatakan semua kegiatan ekspor benur dan lobster dari Provinsi Lampung ilegal karena Pemerintah Provinsi Lampung belum mengajukan kuota ekspor benur lobster kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kemudian disingung mengenai ada 2 perusahaan yakni PT Sai Batin dan CV Guntur yang diinfokan dapat rekomendasi untuk berbudidaya dan ekspor benih lobster di Lampung, Levi mengatakan perusahaan tersebut merupakan budidaya.

"Kedua perusahaan itu sudah berbudidaya di Tanjung Putus. Kuota sedang diusulkan kepada pusat via aplikasi e-lobster, supaya bisa dapat SKA," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...




Komentar


Berita Terkait