Lampung Dominasi Dugaan Politik Uang

JAKARTA (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani ratusan kasus dugaan politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Pelanggaran ini terjadi di sejumlah daerah.

"Dugaan tindak pidana pemilu berkaitan dengan politik uang ada 104 (kasus)," kata anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dikutip dari Medcom.id, Rabu 16 Desember 2020.

Kasus politik uang paling banyak terjadi di Lampung. Ada 32 kasus politik uang yang terjadi di Pilkada Kabupaten Lampung Tengah, dua kasus di Kabupaten Lampung Timur, dua kasus di Kabupaten Pesisir Barat, dan satu kasus di Kabupaten Pesawaran.

Jumlah kasus politik uang di Jawa Barat juga cukup tinggi. Ada enam kasus politik uang di Pilkada Kabupaten Karawang, tiga kasus di Kabupaten Pangadaran, serta masing-masing satu kasus di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung.

Bawaslu juga menemukan empat praktik politik uang di Pilkada Kabupaten Malang dan dua kasus di Kota Surabaya, Jawa Timur. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Banyuwangi sebanyak dua kasus, serta di Kabupaten Jember dan Kabupaten Ponorogo masing-masing satu kasus.

Provinsi dengan temuan dugaan politik uang lainnya, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Sumatra Utara, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kemudian, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Banten, Riau, Kalimantan Tengah, dan Bangka Belitung.

Pelanggar akan dikenakan ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Aturan itu menyebutkan pelanggar bisa dikenakan sanksi penjara maksimal 72 bulan dan denda paling banyak Rp1 miliar.

EDITOR

Effran Kurniawan