#defisitanggaran#pemprovlampung#beritalampung

Lampung Defisit Rp136 Miliar Imbas Covid-19

Lampung Defisit Rp136 Miliar Imbas Covid-19
Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin, 21 September 2020. Dok ADPIM


Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung mengalami defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp136 miliar. Defisit anggaran tersebut imbas pandemi covid-19 yang mempengaruhi tatanan perekonomian, sosial, dan kesehatan di tingkat daerah, nasional bahkan global.

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengatakan berdasarkan kondisi pendapatan daerah dan belanja daerah, maka rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 mengalami defisit sebesar Rp136 miliar. Sementara penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp336 miliar. Pengeluaran pembiayaan Rp199 miliar. Digunakan untuk penyertaan modal pembiayaan pemerintah daerah sebesar Rp58 miliar. Kemudian pembayaran pokok hutang sebesar Rp141 miliar.

"Defisit penyebabnya karena turun PAD kita karena covid-19, ekonomi turun, dan target pendapatan perekonomian tak tercapai karena covid-19. Semua daerah tidak ada yang tercapai, karena covid-19," katanya usai rapat paripurna di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin, 21 September 2020

Nunik mengatakan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2020 mempertimbangkan terhadap kemampuan dan kapasitas fiskal daerah atas skala prioritas serta urgensi belanja langsung maupun tidak langsung. Perubahan anggaran ini diarahkan pada kebutuhan dan kemampuan pendanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan prioritas pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, dan insfrastruktur serta upaya recovery dampak covid-19.

"Pada aspek kesehatan, sosial ekonomi berjalan seiring dengan upaya untuk mendukung upaya pemulihan untuk ekonomi nasional," katanya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mengalokasikan kewajiban belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota secara bertahap. Selain itu belanja langsung dalam rancangan peraturan daerah ini dirancang dengan tetap mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan yang diintegrasikan dengan visi misi Rakyat Lampung Berjaya.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4/2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Kemudian keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan 177/ KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian daerah. Juga penyesuaian-penyesuaian anggaran seperti DAK cadangan, Dana Insentif Daerah (DID) dan lain-lain.

APBD Perubahan tahun 2020 diproyeksikan menurun. Dari sisi pendapatan menurun Rp678,538 miliar dibandingkan dengan proyeksi pendapatan pada APBD murni 2020 yaitu Rp7,845 triliun menjadi Rp7,167 triliun. Pendapatan asli daerah mengalami penurunan dari APBD murni Rp399,245 miliar. Hal ini disebabkan karena hampir semua komponen pendapatan asli daerah diproyeksikan menurun dan akan terjadi penurunan yang signifikan pada pendapatan pajak.

Pajak menurun Rp408,8 miliar, sementara pendapatan lain-lain asli daerah mengalami kenaikan Rp16,7 miliar dan diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar Rp278,15 m. Untuk pendapatan lain-lain juga mengalami penurunan Rp1,14 miliar. Sedangkan belanja daerah pada perubahan APBD murni tahun 2020 menurun dari Rp7,735 triliun menjadi Rp7,304 triliun atau turun Rp431,406 miliar.

Berdasarkan pembahasan bersama tersebut, telah pula disepakati Struktur Fiskal Keuangan Daerah pada rancangan Perubahan APBD T.A. 2020 yaitu Pendapatan Daerah sebesar Rp7.2 triliun.
Dengan komponen, Pendapatan Asli Daerah Rp2.9 triliun, Dana Perimbangan Rp4.2 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp50.5 miliar. Sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp7,3 triliun, dengan komponen Belanja Tak Langsung Rp4,7 triliun dan Belanja Langsung Rp2,5 triliun. 

Sebelumnya pada saat Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD  Tahun Anggaran 2020, dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung. Berdasarkan tinjauan pada sisi ekonomi dan sosial bahwa dampak pandemi saat ini telah mengkoreksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar minus 5,32 persen. Kondisi ini identik dengan menurunnya pendapatan negara yang berdampak pada menurunnya dana transfer ke daerah, disisi lain pengeluaran belanja pemerintah semakin meningkat untuk penanganan dampak Covid-19.

Dampak pandemi Covid telah pula mengkoreksi pertumbuhan ekonomi daerah Lampung sebesar minus 3,57 persen. Dengan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan menurunnya pendapatan negara, dan perkapita masyarakat. Di samping pelemahan ekonomi mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, menurunkan daya beli masyarakat dan bermuara kepada kemiskinan yang semakin dalam.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...




Komentar


Berita Terkait