#pemilu2024#KPU

Lampung Butuh 7.920 PPS dan 1.145 PPK Untuk Pemilu 2024

Lampung Butuh 7.920 PPS dan 1.145 PPK Untuk Pemilu 2024
Ilustrasi Medcom.id


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 3 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 telah disahkan.


Dalam tahapan itu, salah satunya mengatur panjangnya masa kampanye selama 75 hari, 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian hal penting lainnya yang termuat dalam PKPU, yakni penetapan peserta pemilu pada Rabu, 14 Desember 2022.

Sedangkan pendaftaran dan verifkiasi peserta pemilu bakal berlangsung pada 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022.  Tahapan Pemilu akan dimulai pada 14 Juni 2022. Saat ini KPU tengah menyusun komposisi penyelenggara Pemilu 2024.

Komisioner KPU Bidang Koordinator Bidang Teknis Penyelenggaran, Ismanto mengatakan, rekrutmen badan adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelomk Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dilakukan sesuai jadwal dan tahapan yang diatur dalam PKPU.

"Termasuk KPPS yang dibentuk satu bulan sebelum hari H pemilu," ujarnya, Rabu, 15 Juni 2022.

Menurutnya, total penyelenggara yang dibutuhkan akan mengikuti jumlah TPS. Data dari KPU Lampung proyeksi TPS Pemilu 2024 mencapai 27.205. Jumlah tersebut berasal dari 229 kecamatan dan 2.640 desa. Setidaknya KPU Lampung, dan jajaran 15 kabupaten kota membutuhkan 7.920 PPS dan 1.145 PPK.

"Untuk PPK lima orang per kecamatan, dan PPS tiga orang per desa," katanya.

Sementara, Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan, terkait anggaran Pemilu 2024 sifatnya merupakan hibah dari APBN ke KPU RI. Berbeda dengan pilkada yang kebutuhannya diusulkan oleh KPU tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. KPU Lampung hanya bersifat memberikan data, jadi jumlah anggaran dan satuan harga serta perencanaan dilakukan DPR RI.

"Terkait alokasi anggaran, itu data-data dari kami, misalnya berapa jumlah TPS, berapa personelnya, tapi berapa kebutuhan Pemilu di Lampung sifatnya top down, kami dapat dari KPU RI," ujarnya.

EDITOR

Winarko


loading...



Komentar


Berita Terkait