#BERITALAMPUNG#PEMPROV

Lampung Apresiasi soal Pengendalian Perubahan Iklim 

Lampung Apresiasi soal Pengendalian Perubahan Iklim 
Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto saat diwawancarai di Gedung Balai Keratun, Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin, 22 Agustus 2022. (Lampost.co/Ahmad Sobirin)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengapresiasi komitmen dari pemerintah pusat yang peduli terhadap isu pengendalian perubahan iklim.

Terlebih pada UNFCCC tahun lalu di Glasgow yang telah memperkenalkan kepada dunia tentang target dan ambisi pemerintah Indonesia melalui SK Menteri LHK tentang Rencana Operasional Indonesia’s Sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 (FOLU) yang diluncurkan pada Maret 2022.

Hal tersebut dijelaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto saat menyampaikam sambutan di Gedung Balai Keratun, Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung. 

"Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% atau setara 834 juta ton CO2 dengan usaha sendiri atau sampai dengan 41% setara dengan 1.185 juta ton CO2 dengan dukungan internasional yang memadai pada 2030," kata Fahrizal, Senin, 22 Agustus 2022. 

Menurutnya, sektor kehutanan mempunyai porsi terbesar yaitu 17,2% sementara sektor lain yaitu 11% pada sektor energi, 0,32% pada sektor pertanian, 0.10% pada sektor industri, dan 0.38% pada sektor pengolahan limbah.

"Pemerintah provinsi Lampung sangat bangga menjadi salah satu provinsi yang dipilih untuk kegiatan ini dan akan dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja dan provinsi Lampung menjabarkan target penurunan emisi gas rumah kaca sampai 2030 pada tingkat sub nasional," papar dia. 

Fahrizal menjelaskan sesuai Peraturan Gubernur Lampung No. 32 A tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 17,159 jt ton ekuivalen karbondioksida (CO2e) atau sebesar 38,59% dari total Business As Usual Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 27,9 jt ton ekuivalen karbondioksida (CO2e).

"Ini berarti komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sudah on the track dalam upaya mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca secara nasional," jelasnya. 

Menurut Fahrizal, pemerintah provinsi Lampung telah mengimplementasikan rencana aksi mitigasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung No. 32 A tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung dan menuangkannya dalam kegiatan SKPD terkait setiap tahunnya. 

Selain itu, Pemprov Lampung juga berupaya agar kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca ini menjadi prioritas dalam RKPD pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota setiap tahunnya. 

"Setelah menjadi kegiatan OPD secara periodik, pemprov Lampung melalui Pokja Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) melakukan identifikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap capaian pelaksanaan rencana aksi daerah gas rumah kaca (RAD GRK) di Lampung," katanya. 

Sehingga bisa dilihat capaian tiap sektor penurunan emisi gas rumah kaca dan bisa juga dilakukan penilaian terhadap capaian penurunan emisi apakah sesuai dengan target ataupun perlu dilakukan upaya-upaya optimasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perhitungan Business as Usual (BAU) besar emisi pada Provinsi Lampung tanpa aksi mitigasi pada tahun 2030 diproyeksikan sebesar 27.629.786,24 ton ekuivalen karbondioksida (CO2e). 

Penghasil emisi gas rumah kaca terbesar secara berurutan berasal dari sektor energi dan transportasi (93,06%), sektor pengelolaan limbah (6,39%), sektor pertanian (0,53%), sektor kehutanan dan lahan gambut (0,02%). 

Adapun hasil kompilasi dan perhitungan oleh Pokja Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Provinsi Lampung, estimasi penurunan emisi gas rumah kaca pada 2030 adalah sebesar 8,40% dari Business as Usual (BAU) baseline tahun 2030. 

"Keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Lampung sangat tergantung komitmen dari pemerintah daerah dan DPRD terutama dalam penyediaan tenaga dan pembiayaan implementasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK)," kata dia.

Selain itu, Fahrizal berharap koordinasi dan sinergi antarberbagai pihak, baik antarOPD lingkup pemerintah Provinsi Lampung, antara Pemprov Lampung dan kabupaten/kota, pemerintah pusat maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta serta perguruan tinggi (unsur pentahelix) guna menyatukan arah dalam rangka pengurangan dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca di Lampung. 

"Semua diharapkan dapat bekerja bersama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi, serta peran penting untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan," tutup dia. 

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait