#pad#beritalampung

Lambar Targetkan Raup PAD Rp69,5 Miliar

Lambar Targetkan Raup PAD Rp69,5 Miliar
PAD. Ilustrasi


Liwa (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menargetkan meraup pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp69,535 miliar pada 2021 ini. Jumlah itu meningkat Rp3,8 miliar dibanding tahun lalu yang hanya sebesar Rp65,7 miliar.

Kepala BPKD Lambar, Daman Nasir, mengatakan target PAD sebesar Rp69,535 miliar itu ditargetkan bersumber dari 7 jenis pajak daerah sebesar Rp11,953 miliar. Selain dari pajak, ditargetkan dari pengelolaan hasil retribusi daerah sebesar Rp5,963 miliar.

Kemudian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp4,757 miliar dan dari lain-lain PAD yang sah Rp46,860 miliar. 

Daman menjelaskan, target pajak daerah sebesar Rp11,953 miliar itu meliputi tujuh bidang pajak, seperti pajak penerangan jalan sumber lain Rp5,76 miliar, pajak hotel Rp90 juta, pajak reklame Rp68 juta, pajak restoran Rp1,5 juta, dan pajak hiburan Rp2,5 juta.

Selain itu, dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dengan target Rp4,32 miliar dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan target Rp150 juta.

Sedangkan PAD yang bersumber dari hasil retribusi daerah Rp5,963 miliar, yaitu retribusi jasa umum Rp4,456 miliar, retribusi jasa usaha Rp1,427 miliar dan retribusi perizinan Rp79 juta.

Ia berharap target tersebut dapat tercapai. Untuk itu ia berharap seluruh perangkat daerah yang memiliki beban sebagai pengelola PAD dapat melakukan upaya pencapaian. Sehingga sebelum tahun anggaran berakhir target tersebut dapat terealisasi.

Adapun OPD pengelola PAD itu antara lain Dinas Koperindag Rp983 juta yang bersumber dari retribusi pelayanan pasar, retribusi pelataran, retribusi los, retribusi kios, pelayanan tera/tera ulang, pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Kemudian Dinas Pekerjaan Umum ditarget Rp122 juta yang bersumber dari retribusi jasa usaha, pemakaian kekayaan daerah, serta penyewaan tanah dan bangunan.

Dinas Perhubungan ditarget Rp250 juta bersumber dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pengujian kendaraan bermotor (PKB), pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan, terminal, pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha, dan tempat khusus parkir dan lainnya.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait