lambarsanitasi

Lambar Percepatan Program Open Defecation Free 

Lambar Percepatan Program <i>Open Defecation Free</i> 
dok Lampost.co


LIWA (Lampost.co) -- Sanitasi merupakan salah satu hal penting untuk menjaga lingkungan agar menjadi bersih dan sehat. 

Untuk itu, kata Kadiskes Lampung Barat Paijo, salah satu isu penting pemerintah telah menjadikan bidang sanitasi sebagai salah satu program kesehatan dengan mencanangkan Universal Acces 100% kelurahan/pekon stop buang air besar sembarangan tahun 2024. Hal ini karena sanitasi merupakan kemampuan dalam menjaga kebersihan dengan kondisi tempat buang air yang layak dan lebih luas lagi.

Sanitasi juga mengacu pada pemeliharaan kondisi higienis melalui layanan seperti pengumpulan sampah, pengolahan dan pembuangan air limbah, serta pengelolaan limbah berbahaya industri. Sanitasi yang buruk sangat berhubungan erat dengan penularan beragam penyakit seperti kolera, diare, disentri, hepatitis A, tifus, polio, cacingan, skistosomiasis (penyakit yang disebabkan oleh cacing parasit), trakhoma (infeksi bakteri yang menyerang mata), dan kekurangan gizi. Inilah yang membuat sanitasi dan kebersihan sangat penting untuk kesehatan, perkembangan, dan kelangsungan hidup seluruh anggota masyarakat.

Realita di sekitar kita lanjut dia, masih banyak ditemukan adanya masyarakat pekon yang masih buang air besar di sungai, paralon tinja menuju sungai kolam ikan, WC cemplung diatas kolam ikan dan bahkan masih ada yang tidak mempunyai jamban. 

Hal itu umumnya bukan karena tidak mampu membuat jamban tapi juga karena faktor perilaku yang disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hidup bersih dan sehat (higienitas pribadi), sehingga menyebabkan minimnya kebutuhan terhadap sanitasi. Kemudian masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membangun sarana sanitasi secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah/subsidi sanitasi.

Sesuai data, Lampung Barat saat ini memiliki rumah sehat 44,26% dari target 70%, penduduk yang memiliki akses air minum 80% dari target 50%, sedangkan untuk akses sanitasi yang layak (jamban sehat) sebesar 76% target 70%. Data Tahun 2020 masih ada  24% penduduk yang belum mendapatkan akses sanitasi. Padahal studi WHO 2007 menyatakan bahwa intervensi modifikasi lingkungan dapat menurunkan angka penyakit diare sebesar 94%.

Karena itu masih perlu dilakukan pendekatan perubahan perilaku higiene sanitasi melalui kegiatan pemicuan berdasarkan Kepmenkes RI No. 852/tahun 2008 tentang strategi nasional STBM. 

Guna mewujudkan Lampung Barat menjadi Kabupaten ODF maka dilakukan dengan metode pendekatan Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara dilakukan pemicuan. Hingga saat ini telah dilakukan pemicuan hingga 100% dari 136 pekon dan kelurahan.

Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam  rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. STBM terdapat 5 pilar, ODF atau stop buang air besar sembarangan (stop BABS) merupakan pilar 1, pilar ke 2 cuci tangan pakai sabun, pilar 3 pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga,pilar 4 pengelolaan sampah dan pilar 5 pengelolaan limbah.

Kriteria Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (stop BABS) :  1.    Lubang kloset memiliki tutup agar serangga tidak bisa menyentuh tinja 
2.    Jarak pembuangan tinja ke sumur gali > 10 m. 
3.    Tempat jongkok (kloset) terbuat dari bahan yang kuat.
4.    Tinja bayi atau lansia (jika ada) dibuang kedalam kloset (WC) 
5.    Setiap orang di dalam rumah menggunakan WC     
6.    Terdapat akses untuk anal cleansing (membersihkan dubur) 
7.    Tidak ada tinja manusia terlihat di sekitar rumah, kebun dan sungai.

Sebagai upaya percepatan pekon ODF di Lampung Barat maka Dinas Kesehatan tahun ini telah melaksanakan verifikasi 60 pekon. Dari 136 pekon dan kelurahan yakni 12 pekon sudah ODF dan 64 pekon akan dilaksanakan verikasi Tahun 2021 dengan target renstra pekon ODF adalah 100% pada tahun 2021.

Verifikasi STBM perlu dilakukan untuk memastikan terjadinya perubahan masyarakat di pekon. Ini dilakukan sebelum melakukan deklarasi pekon STBM atau deklarasi pekon Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau pekon Open Defecation Free. Verifikasi ODF dilaksanakan oleh tim verifikasi Puskesmas/kecamatan, dilanjutkan tim verifikasi kabupaten dan tim verifikasi Provinsi. (Advetorial)

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...




Komentar


Berita Terkait