#beritalampung#beritalampura#ott

Kurang Syarat Materiel, Berkas Perkara Gratifikasi Dinas PMD Lampura Dikembalikan untuk Ketiga Kalinya

Kurang Syarat Materiel, Berkas Perkara Gratifikasi Dinas PMD Lampura Dikembalikan untuk Ketiga Kalinya
Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Lampost.co/Hari Supriyono


Kotabumi (Lampost.co): Untuk ketiga kalinya pihak Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengembalikan dan meminta kepada penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lampura melengkapi berkas perkara terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) bimbingan teknis (bimtek) kepala desa yang menjerat dua pejabat Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Utara dan seorang rekanan.

"Untuk yang ketiga kalinya berkas perkara telah dikembalikan kepada penyidik pada 11 Agustus 2022 lalu," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lampura, I Kadek Dwi Aritmajaya, Senin, 22 Agustus 2022.

Kadek menjelaskan pengembalian berkas perkara disebabkan oleh kurangnya syarat materiel, hal itu berdasarkan keterangan dari jaksa penyidik yang menangani kasus tersebut. 

"Kami masih menunggu penyerahan berkas untuk yang keempat kalinya, supaya untuk segera dilengkapi kembali dari penyidik Tipikor Satreskrim Polres Lampung Utara," katanya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Eko Rendi Oktama membenarkan untuk ketiga kalinya berkas perkara kasus dugaan korupsi Bimtek di Dinas PMD Lampura yang dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Lampura telah dikembalikan lagi karena alasan belum lengkap syarat materiel. 

"Kami ingin segera menuntaskan penanganan perkaranya dan rencananya pekan depan berkas akan dilimpahkan kembali untuk yang keempat kalinya. Kami berharap berkas dinyatakan lengkap oleh pihak Kejari," ujarnya.

Sebelumnya, Polres Lampung Utara menetapkan dua oknum pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (PMD) Kabupaten Lampung Utara dan seorang rekanan dalam kasus dugaan korupsi gratifikasi kegiatan bimbingan teknis (bimtek) kepala desa.

Dua oknum pejabat kepala bidang dan kepala seksi yakni berinisial IA dan NG, serta seorang rekanan penyelengara berinisial NF. Ketiganya sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka dan mendapat penangguhan penahanan hingga perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan guna proses persidangan lebih lanjut.

Dalam kasus dugaan korupsi dalam gratifikasi kegiatan bimtek yang diikuti sebanyak 202 kepala desa di Dinas PMD Lampung Utara itu, para kepala desa dipungut biaya uang pendaftaran sebesar Rp7,5 juta per orang. Bimtek dilaksanakan selama tujuh hari Hotel Horison, Bandar Lampung pada 26 Maret 2022 dan di Bandung, Jawa Barat pada 28-31 Maret 2022. Para peserta membayar dari angaran dana desa (DD) dan dari jumlah pembayaran terkumpul Rp1.515.000.000.

Dari hasil penangkapan pada 27 April 2022, polisi menyita barang bukti berupa tiga lembar surat lembaga Bina Pengembangan Potensi dan Pengembangan Desa (BPPID) perihal bimtek petugas kepala desa dan pembekalan wawasan kebangasaan serta satu rangkap laporan transaksi finansial, tujuh unit ponsel, satu laptop, buku rekening BCA, satu ATM serta uang tunai Rp36 juta.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait