perusakanAPKpilkada

Kuasa Hukum Perusak APK Tolak Bukti Surat DPO Tersangka

Kuasa Hukum Perusak APK Tolak Bukti Surat DPO Tersangka
Sidang Praperadilan penetapan tersangka dalam kasus perusakan alat peraga kampanye (APK) di Kelurahan Beringin Jaya kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang, Jumat, 4 Desember 2020. Dok


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Sidang Praperadilan penetapan tersangka dalam kasus perusakan alat peraga kampanye (APK) di Kelurahan Beringin Jaya kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang, Jumat, 4 Desember 2020, dengan pemohon Aman Efendi.

Kuasa Hukum pemohon, Juendi Lekda Utama, menolak alat bukti surat yang diajukan termohon praperadilan dari kepolisian resor Kota Bandar Lampung berupa surat ketetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama tersangka aman efendi, tertanggal 1 Desember 2020.

"Kami menolak dan keberatan terhadap alat bukti DPO yang diajukan termohon. Mohon dicatat dalam berita acara persidangan yang mulia hakim praperadilan," ujar Juendi.

Menurut Juendi, yang juga ketua tim kuasa hukum, Surat DPO yang diterbitkan kepolisian terhadap kliennya jauh sesudah kliennya mendaftarkan permohonan praperadilan pada 24 November 2020.

"Kami sudah ajukan praperadilan di pengadilan, sekitar seminggu kemudian barulah ada surat daftar DPO. Ini juga kami baru tahu setelah termohon ajukan alat bukti surat," katanya.

Untuk itu, jika dikaitkan dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018. Maka Aman Efendi bisa mengajukan praperadilan. Karena pada saat mengajukan permohonan, kliennya belum berstatus DPO.

"Dengan demikian, tidak ada cacat formil. Kami yakin hakim akan menerima legalstanding pemohon," papar pengacara Hak Asasi Manusia itu.

Selain itu, pengacara Alian Setiadi menambahkan pihaknya menyampaikan 15 alat bukti surat dan 9 saksi. Tujuh saksi menerangkan tentang fakta fakta hukum pada saat proses penanganan perkara sejak awal di Bawaslu hingga tahap penyidikan. Kemudian dua saksi menerangkan rekaman pengakuan Aman Efendi yang diperoleh karena paksaan dan intimidasi.

"Saksi mengatakan pemeriksaan di Bawaslu tidak didampingi penyidik dan jaksa. Saat penyidikan pun tidak ada jaksa yang dampingi," urai mantan Koordinator Tim Monitoring Komisi Yudisial (KY) Wilayah Lampung.

Dia menyampaikan, rekaman pengakuan kliennya yang awalnya dijadikan barang bukti pun telah dicabut dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi. Kemudian, legalitas rekaman menjadi masalah ketika yang merekam bukan aparatus penegak hukum.

"Tidak boleh sembarangan merekam orang tanpa ijin. Kecuali penyidik atau aparat penegak hukum," jelas Ketua Ikatan Advokat Indonesia(IKADIN) Lampung.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait