#ITE#Pencemarannamabaik

Kuasa Hukum Ancam Lapor ke Kapolri Soal Penahanan Kades Tanjungbaru

Kuasa Hukum Ancam Lapor ke Kapolri Soal Penahanan Kades Tanjungbaru
Ilustrasi. Google Images


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kantor Hukum Dedy Mawardi and Partners menilai Polda Lampung membangkang perintah Kapolri untuk hati-hati dalam menerapkan UU ITE. Hal ini terkait penahanan Kepala Desa (Kades) Tanjungbaru, Mad Supi karena dugaan melanggar UU ITE.

“Klien kami bernama Mad Supi, Kades di Tanjungbaru, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan ditahan Kejari Lampung Selatan gara-gara pembicaraan grup Whatsapp yang dilaporkan ke polisi,” ujar Dedy Mawardi, Sabtu, 27 Februari 2021.

Baca juga: Kades Tanjungbaru Ditahan atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Menurutnya pelapor tidak memiliki legal standing karena bukan korban, melainkan anak dari korban yang melapor.

“Kami menduga kasus ini ada rekayasa pertama saksi pelapor bukan saksi korban, yang melapor anak saksi korban. Dia tidak punya legal standing dalam perkaran ini,” kata dia.

Kepolisian dan Kejaksaan dalam menerapkan undang-undang dinilai tidak tepat dan terdapat indikasi rekayasa, mulai dari menggunakan pasal 27 UU Nomor 19 tahun 2016 kemudian ditambah pasal 14 undang-undang Nomor 26 tahun 2000.

“Klien kami Mad Supi mengirimkan kabar di Whatsapp group tentang pengunduran diri seorang Kepala Dusun (Kadus) yang bernama Armin. Selain surat pengunduran diri juga dijelaskan kinerja Armin di grup itu,” ujar dia.

“Pembicaraan di grup itu menjadi dasar anaknya Armin melapor ke Polda Lampung. Mad Supi dikenakan pasal 27 UU ITE supaya bisa ditahan ditambah lagi pakai pasal 14 oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan,” katanya.

Melihat dugaan kejanggalan dalam proses penanganan kliennya oleh Polisi dan Jaksa yang dinilai melampaui kewenangan. Kantor Hukum Dedy Mawardy and Partners akan melaporkan kasus yang ditangani ini ke Kapolri dan Jaksa Agung RI.

“Kami akan meminta kepada Kapolri dan Jaksa Agung supaya proses penyidikan dan penyelidikan terhadap klien kami Mad Supi di investigasi karena ada sesuatu di balik kasus ini,” kata dia.  

Sebelumnya diberitakan, Sidang perkara dugaan tindak pidana pencemaran melalui media elektronik dengan tersangka Madsupi, Kepala Desa Tanjungbaru, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan bakal digelar.

Penyidik Subdit V Cybercrime Ditreskrimsus Polda Lampung telah melakukan pelimpahan tahap II tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Rabu, 24 Februari 2021. Tersangka ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan (Lamsel) hingga 20 hari ke depan.

Madsupi ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Desember 2020. Ia dilaporkan Kepala Dusun Tanjung Rame, Armin.

Kuasa hukum Armin, Hanafi Sampurna menjelaskan, kliennya melaporkan tersangka atas dugaan pencemaran nama baik melalui WhatsApp dengan cara menyebarkan pemberitahuan bohong di grup staf aparatur Desa Tanjungbaru pada 30 September 2020.

Tersangka menyebarkan ujaran yang dianggap tidak benar. Di antaranya adalah menuding Armin sebagai inisiator isu pemekaran Desa Tanjung Baru, memecah belah masyarakat, melakukan aksi provokasi, tidak melayanai masyrakat dengan baik, hingga tidak menjalani  program desa yang sudah disepakati.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait