#bankdunia#infrastruktur#RI#buras

Kualitas Infrastruktur RI Rendah!

Kualitas Infrastruktur RI Rendah!
H. Bambang Eka Wijaya (Foto: Dokumentasi Lampost.co)


LAPORAN Bank Dunia berjudul Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) yang menilai infrastruktur Indonesia berkualitas rendah dan tidak terencana dengan matang, ditanggapi Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai hal yang wajar. Laporan itu menjadi masukan bagi pemerintah, ujarnya.

"Jadi baik-baik saja. Kalau ada masukan sih menurut saya wajar," kata Sri Mulyani. (detik-finance, 7/1/2018)

Menurut Sri Mulyani, penilaian infrastruktur oleh Bank Dunia itu merupakan permintaan dari Pemerintah Indonesia. Penilaian itu dari seluruh aspek.

"Kalau yang berhubungan dengan infrastruktur assessment itu, Bank Dunia saat itu melakukan review atas permintaan dari pemerintah untuk melihat seluruh aspek dari bangunan infrastruktur," jelasnya. Laporan Bank Dunia itu dirilis Juni 2018, menurut Sri, telah dibahas semua pihak terkait.

Mutu infrastruktur di Indonesia rendah, menurut Bank Dunia, karena dibangun tanpa prastudi kelayakan dan analisis bertahap sebelum pelaksanaannya. Studi pendahuluan yang dituntut Bank Dunia itu terkait sisi hukum, teknis, ekonomi, komersial, lingkungan, dan aspek sosialnya. (CNN-Indonesia, 7/1/2018)

Prastudi dalam pembangunan infrastruktur kita kurang, menurut Sri Mulyani, karena masih sangat tingginya infrastruktur gap, sehingga pelaksanaannya harus dipacu. Di banyak wilayah kebutuhan infrastruktur amat mendesak, harus dilakukan as soon as possible. Agar, isolasi hambatan mobilitas sosial dan distribusi logistik yang membuat harga kebutuhan pokok jadi mahal, segera teratasi.

Ragam kebutuhan infrastruktur juga banyak jenisnya. Kalau dalam laporan Bank Dunia yang terkesan disinggung hanya proyek-proyek tertentu, infrastruktur publik yang dibiayai APBN sebenarnya luas sekali. Bukan sebatas proyek yang dikerjasamakan dengan badan usaha, melainkan keseluruhan yang amat masif di seluruh Tanah Air, termasuk dana yang ditansfer ke daerah dibangun Pemprov, pemkot/pemkab, bahkan alokasi dana desa (ADD) yang telah membangun jalan desa sepanjang 107.958 km.

Jadi, rendahnya kualitas infrastruktur kita bukan semata karena kurang prastudi untuk proyeknya, melainkan juga karena banyak yang dikerjakan oleh rakyat secara gotong royong (pada proyek ADD) bahkan pada proyek padat karya tunai dalam membangun saluran irigasi, yang penting justru memberi orang pekerjaan.

Pembangunan infrastruktur pada tahap awal mengejar ketertinggalan, prioritas pada kehadiran fisiknya. Tahap selanjutnya mungkin, kualitasnya.

EDITOR

H. Bambang Eka Wijaya*

loading...




Komentar


Berita Terkait