#Korupsi#dak

Kronologi Korupsi Eks Kadisdik Tulangbawang dengan Kerugian Negara Rp3,6 Miliar

Kronologi Korupsi Eks Kadisdik Tulangbawang dengan Kerugian Negara Rp3,6 Miliar
 Dua tersangka korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Tulangbawang tahun anggaran 2019 menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang secara virtual, Rabu, 9 Juni 2021. Lampost.co/Asrul Septian Malik.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dua tersangka korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Tulangbawang tahun anggaran 2019 menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang.

Mereka adalah Eks Kepala Kadisdik Nasaruddin dan pengurus koperasi Bergerak Melayani Warga (BMW) Guntur Abdul Nasser yang merupakan pegawai di Dinas Pendidikan Tulangbawang.

Nasaruddin merugikan negara dalam korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2019 senilai Rp3,67 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardhi Herliansyah menjelaskan, berdasarkan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) pada tahun anggaran 2019, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang mendapatkan DAK yang bersumber dari APBD sebesar Rp36.193.430.000, untuk dibagikan ke sebanyak 142 sekolah.

Ada pun rinciannya adalah SD Negeri sebanyak 75 sekolah dengan nilai Rp21.943.909.000, SD Swasta (11) senilai Rp1.585.000.000, SMP Negeri (41) sebesar Rp9.724.021.000, SMP Swasta (11) sebesar Rp.1.567.500.000,- dan sanggar kegiatan belajar atau TK untuk empat sekolah dengan nilai sebesar Rp1.373.000.000.

Pada juli 2019, Nasaruddin selaku Kepala Dinas mengundang Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) untuk membentuk koperasi BMW. Dalam pertemuan itu, Nasarudin menyampaikan  setiap Kepala Sekolah yang menerima DAK Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2019 akan ditarik pungutan.

Baca: Rugikan Negara Rp3,6 Miliar, Mantan Kadisdik Tuba Jalani Sidang Pekan Ini

 

"Penarikan melalui orang-orang di luar Dinas Pendidikan yang akan ditunjuk terdakwa," ujar Ardhi, dalam persidangan, 9 Juni 2021.

Pada September 2019, Nasaruddin kembali mengumpulkan MKKS dan KKK di Water Boom Kharisma Swimming Poll (KSP) di Sukarame yang juga milik terdakwa. Pertemuan kali ini dihadiri Ketua MKKS Tulangbawang Suradi, Sekretaris MKKS Ahmad Sidik, dan Ketua K3S Kabupaten Tulangbawang Sumito.

Hadir pula Sutamto selaku Ketua K3S Kecamatan Menggala Timur, Ngatno Ketua K3S Kecamatan Gedung Meneng, Alius M rizal Ketua K3S Kecamatan Rawajitu Timur,  Sutiyono Ketua K3S Kecamatan Banjar Baru, Muhammad Sidik selaku Ketua K3S Rawajitu Selatan, dan Siti Mukaromah  Ketua K3S Kecamatan Gedung Aji Baru. 

"Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memerintahkan Ketua dan Sekertaris MKKS serta para Ketua K3S untuk menyampaikan kepada semua Kepala Sekolah Penerima DAK Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2019 untuk menyerahkan uang pungutan sebesar 12,5% dari total dana yang diterima," paparnya.

Pertemuan pun kembali dilakukan pada September 2019 di rumah dinas Nasaruddin, di Menggala Tulangbawang. Dalam pertemuan itu, Nasaruddin menyampaikan bahwa uang pungutan DAK Fisik TA 2019 yang dikumpulkan melalui Ketua MKKS dan Sekretaris MKKS, serta para Ketua K3S se-Kabupaten Tulangbawang tersebut. Uang akan diambil oleh tersangka lainnya, yakni, Guntur Abdul Nasser.

"Namun beberapa Kepala Sekolah penerima DAK di Kecamatan Rawa Jitu Selatan keberatan untuk menyerahkan uang sebesar 12,5 % dari dana DAK yang diterima," kata JPU. 

Kepala SDN 01 Gedung Karya Jitu, mewakili Kepala sekolah Rawajitu Selatan menemui Nasaruddin untuk meminta keringanan pungutan menjadi 10%.

"Dengan alasan terdapat perbedaan harga material bangunan yang ada di Kecamatan Rawajitu Selatan dengan daerah lainnya. Atas permintaan keringanan tersebut, terdakwa menyetujuinya," katanya.

Akhirnya jumlah penarikan fee tersebut dilakukan oleh Nasser selama tiga termin di tahun 2019 dengan total Rp3,67 miliar.

Atas perbuatannya Nasarudin dan Guntur Abdul Nasser dijerat dakwaan pertama priamir dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),  kemudian subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Kemudian dakwaan kedua Pasal 12 huruf f Korupsi Jo.Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64  Ayat (1) KUHPidana.  

Usai pembacaan dakwaan, kedua penasehat hukum terdakwa bersepakat untuk tidak memberikan jawaban atas dakwaan sehingga sidang akan dilanjutkan pada Kamis, 17 Juni 2021 dengan agenda pemeriksaan saksi.

"Saya juga minta kalau bisa JPU hadirkan dua terdakwa di persidangan karena sinyal susah, nanti ada kesulitan kalau ada konfrontir dengan saksi," kata Majelis Hakim Efiyanto. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait