#srilanka#krisisekonomi

Krisis Memburuk, Sri Lanka Padamkan Listrik 10 Jam Sehari

Krisis Memburuk, Sri Lanka Padamkan Listrik 10 Jam Sehari
Sri Lanka dilanda krisis bahan bakar sejak awal 2022. (Ishara S. KODIKARA /AFP)


Kolombo (Lampost.co) -- Sri Lanka mulai memberlakukan pemadaman listrik nasional selama 10 jam setiap harinya mulai Rabu ini, 30 Maret 2022. Kebijakan ini dilakukan lantaran Sri Lanka kehabisan pasokan listrik tenaga air di tengah krisis bahan bakar.

Negara Asia Selatan dengan 22 juta penduduk itu kini menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaannya pada 1948. Kurangnya devisa untuk membayar impor menjadi penyebab utama krisis.

Badan listrik negara Sri Lanka mengonfirmasi bahwa pihaknya akan melakukan pemadaman 10 jam per hari, yang merupakan penambahan dari pemadaman tujuh jam sejak awal Maret. Keputusan ini diambil karena tidak ada minyak untuk menggerakkan generator termal.

Lebih dari 40 persen listrik Sri Lanka berasal dari tenaga air, namun sebagian besar waduk hampir kosong karena tiadanya hujan yang turun.

Kebanyakan produksi listrik di Sri Lanka berasal dari batu bara dan minyak. Keduanya adalah barang impor, yang kini sedikit karena Sri Lanka tidak memiliki cukup devisa.

Sementara itu, perusahaan bahan bakar utama Sri Lanka, Ceylon Petroleum Corporation (CPC) yang dipegang pemerintah, mengatakan tidak akan ada diesel dalam negeri untuk setidaknya dua hari ke depan.

CPC mengimbau pengendara kendaraan bermotor yang sedang antre di pom bensin untuk pulang. Para pengendara diberitahu baru bisa kembali setelah impor diesel diterima.

Harga bahan bakar di Sri Lanka juga kerap mengalami kenaikan, di mana bensin naik 92 persen dan solar 76 persen sejak awal 2022.

Pemerintah disebut memakan waktu selama 12 hari untuk memperoleh $44 juta (sekitar Rp631 miliar) agar mampu membayar gas LP (liquefied petroleum gas/LPG) dan minyak tanah.

Sri Lanka menetapkan larangan impor pada Maret 2020 sebagai upaya menghemat devisa yang dibutuhkan untuk membayar utang luar negeri senilai $51 miliar (kisaran Rp731 miliar). Tapi, kebijakan tersebut mengakibatkan kelangkaan barang kebutuhan sehari-hari serta lonjakan harga berbagai barang.

Banyak rumah sakit telah menghentikan operasi rutin, dan supermarket terpaksa melakukan penjatahan bahan pangan pokok, seperti beras, gula, dan susu bubuk.

Pemerintah Sri Lanka mengaku sedang mengupayakan pinjaman dana dari Dana Moneter Internasional (IMF), sembari meminta lebih banyak pinjaman dari India dan Tiongkok.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait